Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah membentuk kelompok pengurus untuk melikuidasi atau membubarkan PT Asuransi Jiwasraya.
Menurut Wakil Menteri BUMN Karthika Virjoatmojo, kelompok pengurus tersebut bertugas mengelola dan menyelesaikan aset dan kewajiban perseroan dengan klien lain.
Klien saat ini sedang melakukan kontak lebih lanjut dengan Kantor Jasa Keuangan (OJK) terkait pembentukan kelompok penyelenggara pailit.
“Kami sekarang sedang berbicara dengan OJK karena penghapusan Jiwasray berbeda dengan pengadilan niaga lainnya,” kata Tiko, Senin (2/9/2024) di Kompleks Gedung Parlemen Jakarta.
Likuidator kemudian akan melikuidasi aset perusahaan dan menentukan nasib para politisi yang tidak mau ikut restrukturisasi.
“Jadi nanti akan dibentuk kelompok likuidasi, dan nanti kelompok likuidasi akan menyesuaikan pembagian hasil penjualan harta kepada tertanggung atau untuk tambahan simpanan DPPK (dana pensiun pemberi kerja),” tutupnya. .
Aparat khusus Menteri BUMN menetapkan pembubaran Arya Sinulina sesuai aturan Badan Jasa Keuangan (POJK). 28 Tahun 2015 tentang pembubaran, likuidasi, dan kepailitan perusahaan asuransi.
“Segera dibangun dan segera selesai, sesuai POJK RPK (Rencana Rehabilitasi Keuangan), Jivasraya akan dibongkar,” kata Arya, Kamis (22/08/2024) di Kementerian BUMN, Jakarta. ).
“Ini berdasarkan POJK. Jadi, kalau ini sukses, hampir semuanya akan direstrukturisasi dan dibubarkan. Ini hasil RPK. Bagus untuk waktu dekat. POJK ke-28 sejak 2015,” sambungnya.
Ia juga mengatakan, 99,7 persen politisi Jiwasray ikut dalam program restrukturisasi, sedangkan sisanya 0,3 persen tidak setuju dengan langkah restrukturisasi yang digagas Kementerian BUMN.
Arya Jiwasray menemukan 99,7 persen politisi adalah korporasi, perbankan, dan ritel. Sebanyak 99,7 persen politisi yang menyetujui restrukturisasi dialihkan ke IFG Življenje.
“Mereka semua sudah dialihkan ke IFG Life. Jadi ini restrukturisasi terbesar yang berhasil sepanjang sejarah (sektor) asuransi,” kata Arya.
“Tadi kita lihat dihentikan. Oleh karena itu, tanggung jawab pemegang saham publik bisa dikatakan berhasil dilaksanakan,” ujarnya.
Adapun 0,3 persen politisi yang tidak setuju dengan restrukturisasi diperkirakan ada sekitar 1.000 politisi. Namun, Arya menyebut pencapaian tersebut melebihi target.
Awalnya, 85 persen politisi yang menyetujui program restrukturisasi menentang pemerintah.
“Tentu saja ada yang tidak terima. Tapi 99 persen menerima (restrukturisasi). Wajar kalau ada yang tidak terima atau menolak. Sebaliknya, kami memasang target. 85 persen, tapi diterima 99 persen,” kata Arya.