TRIBUNNEWS.COM – Tim kampanye Donald Trump mengajukan pengaduan resmi ke Komisi Pemilihan Umum Federal (FEC) pada Selasa (23 Juli 2024) terkait keuangan kampanye Trump.
Dalam pengaduannya, Trump keberatan dengan gagasan Presiden Joe Biden yang mengalihkan dana yang terkumpul untuk mencalonkan kembali kampanye presiden Wakil Presiden Kamala Harris.
Keluhan tersebut diajukan oleh David Warrington, penasihat umum kampanye Trump, dan mengklaim bahwa transfer tersebut merupakan penyalahgunaan dana sumbangan atau pencucian uang.
Dalam pengaduannya, Warrington menilai tindakan transfer uang dari satu calon presiden ke calon presiden lainnya dimaksudkan untuk menyembunyikan transparansi sejumlah uang senilai 91,5 juta USD (setara dengan Rp 1.000 USD).
Warrington mengeluh: “Kamala Harris berusaha mencuri $91,5 juta dari dana kampanye Joe Biden, yang dianggap sebagai pelanggaran terbesar terhadap Undang-Undang Pemilu Federal tahun 1971 dalam sejarah kampanye Nominasi”.
Keluhan tersebut menargetkan Joe Biden, Kamala Harris, dan bendahara kampanye Partai Demokrat Keana Spencer.
Tiga orang diduga mengenakan biaya berlebihan dan mengambil hampir $100 juta, serta melanggar hukum dengan mengisi formulir palsu untuk mengarahkan komite kampanye kandidat agar dicopot dari jabatannya.
Upaya ini didukung oleh pengacara veteran Partai Republik Charlie Spies.
Spies mengatakan tim Kamala Harris perlu dicalonkan secara resmi oleh partai Biden untuk pencalonan presiden jika mereka ingin sumbangan dari Biden sampai padanya.
“Jika Presiden Biden berkomitmen untuk menyumbang kepada wakil presidennya dan ingin mendukung kampanyenya dengan dana dari kampanye kepresidenan Biden, dia (pertama),” kata Spies) harus menuntut agar pejabat dari partainya dicalonkan.” .
Perwakilan kampanye Kamala Harris Charles Kretchmer Lutwak juga angkat bicara mengenai keluhan tersebut.
Charles menjawab bahwa pengaduan ke FEC tidak berdasar.
Charles Kretchmer Lutwak menyindir upaya Partai Republik: “Partai Republik mungkin iri karena Partai Demokrat berusaha meraih kemenangan atas Donald Trump dan sekutunya, namun klaim hukum yang sembrono seperti ini membuat mereka kehilangan fokus.”
Menanggapi kontroversi penggalangan dana Joe Biden dan Kamala Harris, pakar hak suara AS Rick Hasen memberikan pendapatnya.
“Saya pikir sebagian besar pengacara keuangan kampanye percaya bahwa strategi kampanye Trump ini bukanlah strategi yang baik dari sudut pandang hukum,” kata pakar Fakultas Hukum UCLA tersebut.
Menurut Rick Hasen, jika Trump mencoba mengungguli Kamala Harris dengan langkah tersebut, hal itu tidak akan terlalu efektif dalam konteks pemilu AS mendatang pada 5 November 2024.
“Itu tidak berarti pengaduan ini tidak dapat menjerat Biden atau Harris, namun FEC memerlukan waktu bertahun-tahun untuk memproses klaim tentang hilangnya uang.” Hasen katanya
(Tribunnews.com/Bobby)