TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sedang menyelidiki serangan ransomware di Pusat Data Nasional (PDN).
Mewakili PKS Sukamta, anggota panitia I KHDR menyampaikan bahwa BSSN ibarat Mama Lauren yang hanya bisa meramal kejadian.
Hal itu disampaikan Suhamta dalam rapat panitia dengan Menteri Informasi dan Komunikasi serta Ketua BSSN, Kamis (27/6/2024).
Pertama, Sukamta mengibaratkan PDN sebagai lemari pakaian dan BSSN sebagai penjaga.
“Banyak calon penumpang yang disuruh menitipkan barang bawaannya di ruang ganti. Seiring dengan pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan Cominfo, BSSN menjadi satpam. Rupanya ada pencuri yang masuk ke ruang ganti dan mengunci diri di dalam,” kata Sukamta. Di Ruang Sidang Panitia KHRD, Senayan, Jakarta.
Namun Sukamta kesal karena BSSN hanya bisa memprediksi serangan PDN.
BSSN dikeluarkan pemerintah untuk melindungi keamanan internet.
“Terus satpamnya bilang, ‘Saya kira maling, kenapa begitu?’ Meski petugas keamanan ditunjuk oleh pemerintah, namun tugasnya adalah melindungi sistem seluruh kementerian, lembaga pemerintah daerah di Indonesia, hingga menjamin keamanan internet, namun kali ini akan seperti Mama Lauren pada tahun 2024, kata mereka. “Serangan dunia maya harus dibayar mahal,” katanya.
Sementara itu, dalam rapat yang sama, Anggota Pengurus I KHDR RI Sturman Panjaitan mengatakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi tak ambil pusing dengan peretasan Pusat Data Nasional (PDN). ).
Menurut Sturman, Budi tidak menjelaskan alasan penyerangan PDN dalam sambutannya.
“Saya melihat Pak Menteri tidak menjelaskan penyebab permasalahannya. Beliau hanya mengatakan dunia diserang ransomware, Indonesia hanya diserang 0,67,” kata Sturman di ruang konferensi.
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini menilai Budi hanya menjelaskan cara menyelesaikan suatu masalah setelah masalah itu muncul.
“Saya rasa Cominfo tidak ingin mengetahuinya,” kata Sturman.
Sturman mengatakan, Budi harus menjelaskan mengapa serangan PDN bisa diperbaiki.
Alasannya apa? Karena kalau tidak dijelaskan, kita tidak tahu apa masalahnya, ujarnya sambil meminta Menkominfo mundur.
Pak Budi Arie Setiadi mengaku tidak punya pendapat atas tuntutan pengunduran diri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
Seruan itu muncul setelah serangan ransomware di pusat data nasional (PDN) Cominfo.
Oh, ini tidak ada penjelasannya, itu hak masyarakat untuk berpendapat, kata Pak Budi saat ditemui di Majelis Nasional Senayan Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Budi mengatakan, hasil rapat pihaknya dengan pengurus 1 KHDR RI tidak menemukan bukti adanya kebocoran akibat penyerangan tersebut.
Tentu saja, dari pertemuan dengan panitia, saya tidak memberikan instruksi apa pun dan tidak ada bukti kebocoran.
Pada saat yang sama, Pak Budi mengajukan pengunduran dirinya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
Petisi ini terdaftar di Change.org.
Nenden Sekar Arum, CEO Safenet, mengatakan kepada PDN, permintaan tersebut untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan siber tersebut.
“Kami menyasar Budi Ari karena Menkominfo merupakan instansi yang bertanggung jawab terhadap PDNS,” kata Nenden, seperti dilansir Kompas.com, Kamis (27/6/2024). Ia langsung menuntut identitas pelaku diungkap
Budi Arie Setiadi mengumumkan pihaknya akan segera mengungkap peretas di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Cominfo.
Lalu dalam waktu dekat akan kami jelaskan siapa pelakunya, apa pun alasannya, kata Budi saat ditemui di Gedung Majlis Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024). ).
Budi mengatakan, yang dituduh melakukan pencurian data bukan terkait dengan negara, melainkan individu yang menyasar pasar ekonomi.
“Tapi satu hal yang jelas, ini bukan aktor negara, bukan dari negara, tapi individu yang punya ambisi ekonomi.”
Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI Hinsa Siburian mengaku Laos belum menemukan peretasnya.
“Tentunya tidak dapat ditemukan pelakunya,” kata Pak Hinsa dalam rapat kerja dengan Komisi I KHDR RI.
Hinsa mengatakan, pihaknya sudah menemukan tanda-tanda BSSN akan dikembangkan lebih lanjut.
“Kami baru saja menemukan indikasi bahwa kami akan menemukan (peretas) dari indikator tersebut.”
Dalam pertemuan tersebut, ia juga menyampaikan bahwa Indonesia telah menjalin kerja sama dengan negara lain di bidang keamanan.
“Kami telah bekerja sama dengan 10 negara UE dalam bidang keamanan siber,” kata Hinsa.
Namun, Hinsa menjelaskan digital forensik BSSN sedang berupaya mencari pelakunya.
“Masih uji coba, karena kita tunggu dulu hasil tim kita dan koordinasikan bagaimana membangun kemitraannya.”