Laporan ini disampaikan reporter Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asosiasi Gizi Ibu dan Anak (MGIA) menyatakan dukungannya terhadap program Makanan Bebas Gizi (MBG) yang dicanangkan pemerintah.
Namun MGIA juga menekankan pentingnya pemantauan dan kritik yang efektif terhadap pelaksanaan program ini.
MGIA merupakan perkumpulan profesional yang fokus pada gizi lokal, khususnya untuk anak usia sekolah dan ibu hamil.
Presiden MGIA Lely Fitriyani menjelaskan, Indonesia sebenarnya terlambat menerapkan program makanan sekolah gratis dibandingkan negara lain yang berpenduduk besar.
“Saat ini 118 negara di dunia telah melaksanakan program ini dan 53 negara di antaranya telah menggratiskan makanan di sekolah. Indonesia akan menjadi negara ke-54 yang menggratiskan program ini,” kata Lely dalam debat publik di Tebet Selatan. Jakarta, Kamis (16/8/2024).
Di sisi lain, Spesialis Gizi MGIA, Syarifah Soraya menambahkan, berdasarkan tren internasional, cakupan penerima manfaat program makanan bergizi di sekolah hanya mencapai 40-60 persen dari total jumlah siswa yang terdaftar.
“Jika target pemerintah adalah 45 juta siswa, maka berdasarkan pendekatan ini kami memperkirakan sekitar 20 juta anak akan tercakup dalam program MBG,” ujarnya.
MGIA juga menegaskan, penerapan program makan sekolah gratis memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Menurut perhitungan Organisasi Pangan Dunia (WFP), memberi makan 100.000 anak dapat menciptakan 1.377 lapangan kerja, yang berarti jika 20 juta anak berhasil menerima bantuan dari program ini, maka akan ada 275.000 lapangan kerja tambahan, yang dapat berkontribusi terhadap 0.000 anak. , 5-0,6 persen pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, MGIA menyoroti pentingnya peran perempuan dalam program ini, serta dampaknya terhadap pasar produk di sektor pertanian dan perikanan.
“Program ini akan menarik lebih banyak pekerja perempuan dan menciptakan pasar yang besar bagi produk pertanian dan perikanan lokal,” ujarnya.
Untuk mendukung keberhasilan program MBG, MGIA mendorong pemerintah untuk melibatkan berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesejahteraan Sosial, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan dukungan lembaga swadaya masyarakat. organisasi (LSM) dan akademisi.
Secara konkrit, MGIA mengumumkan beberapa inisiatif, termasuk menggalang dukungan masyarakat untuk mengawal implementasi program MBG mulai dari tingkat kementerian hingga implementasi di sekolah.
Mengawasi pembentukan kerangka legislatif yang kuat untuk program MBG dengan mengusulkan undang-undang tentang makanan bergizi di sekolah.
Mendesak pemerintah memberikan perhatian khusus dalam melaksanakan program ini di wilayah pedesaan seperti masyarakat Sakai, Anak Dalam, dan Dayak.
Mendorong partisipasi aktif organisasi profesi terkait gizi dalam pelaksanaan program ini.
Memastikan program MBG kedepannya menggunakan 100 persen produk petani lokal.
Melalui inisiatif ini, MGIA berharap program Pangan Gratis Gizi dapat terlaksana dengan baik, memberikan dampak positif bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.