TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI Mayjen (Purn) Ponco Agus Prasojo menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil memastikan adanya perbaikan di sektor kesehatan Tanah Air.
Keberhasilan tersebut terlihat dari penurunan angka stunting pada anak secara signifikan pada akhir pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Hal tersebut disampaikan Ponco dalam diskusi dialektika demokrasi yang digagas Koordinator Jurnalistik Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Kantor Berita DPR RI bertajuk “Membedah Pidato Presiden di Bidang Kesehatan yang Semakin Membaik”.
“Sebenarnya topik utama yang beliau sebutkan, terutama masalah skorsing, sebenarnya katanya 37,2 persen dari mulai menjabat sampai sekarang 21,5 persen, jadi dari angka-angka itu jelas ada pengurangan. Artinya ada perbaikan pada masalah suspensi,” kata Ponco kepada Komplek Senedd, Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Ponco mengaku setuju dengan instruksi Presiden Jokowi bahwa pendekatan pengekangan di dalam negeri harus digalakkan. Baginya, pengendalian stunting sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab negara untuk memberikan asupan gizi yang baik kepada ibu hamil, termasuk memantau tumbuh kembang anak sebagai generasi bangsa.
Untuk itu, Direktur Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto periode 2014-2015 mendorong semua pihak untuk bertanggung jawab memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya asupan gizi bagi ibu hamil dan anak.
Gizi buruk yang kronis itu maksudnya asupan gizi dan juga kasus infeksi dan kambuh, biasanya terjadi pada masyarakat Indonesia di daerah terpencil, biasanya terkendala masalah gizi, bahan-bahan juga, mungkin masalah lain tapi juga pendidikan, mungkin tidak ada satupun yang tersentuh. hingga ke daerah-daerah terpencil,” ujarnya.
Di sisi lain, Ponco mengaku yakin keputusan Jokowi menghilangkan kekangan di Indonesia akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurutnya, program Prabowo di masa kampanye sangat konsisten dalam memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di daerah tertentu.
Ponco mengatakan, ada beberapa hal yang membuat kasus pingsan masih ada di Indonesia. Pertama, kurangnya asupan nutrisi saat bayi masih dalam kandungan.
“Ini sangat rumit, sangat rumit sehingga bukan saja orang tidak bisa memakannya, tapi apa yang mereka makan pun rumit,” ujarnya.
Faktor lainnya adalah lingkungan atau tempat tinggal masyarakat yang tidak sehat. Ponco mengatakan, lingkungan yang tidak sehat berarti keadaan kehidupan yang mengundang penyakit tertentu.
“Jadi orang yang makannya terlalu sedikit atau jarang sakit akan lebih mudah, termasuk makanan yang kurang bersih, yang bisa menimbulkan banyak cacing di area tersebut. Hal ini berdampak pada nutrisi ibu hamil, dan pada akhirnya janin bisa tumbuh tidak sempurna, kata Ponco. .
Yang tidak kalah pentingnya, kata Poncho, negara harus hadir untuk mengentaskan kemiskinan. Ia mengatakan, pengentasan kemiskinan bisa dilakukan dari sektor ketenagakerjaan.
Ia meyakini kepedulian masyarakat yang baik akan memudahkan pemerintah dalam menyelesaikan kasus keterbelakangan anak. Selain itu, kesadaran akan pentingnya gizi yang baik perlu ditumbuhkan di benak seluruh masyarakat.
“Untuk lebih menyadari bahwa gizi itu perlu, bukan sekedar untuk dimakan segera tapi untuk jangka panjang. Ini generasi kita, generasi penerus kita harus mempunyai kualitas dalam hal kesehatan, kemampuan dan intelektualitas,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. Ia mengapresiasi perbaikan di bidang kesehatan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi.
Dia mencontohkan keseriusan kepala negara dalam memajukan sektor farmasi Indonesia. Salah satunya adalah mengucurkan anggaran sebesar 5,5 persen dari total APBN 197,8 triliun untuk bidang kesehatan yang benar-benar menjawab berbagai kebutuhan dan masukan dari berbagai pihak terkait peningkatan kesehatan tanah air.
“Dan jika dicermati, peningkatan ini juga akan berdampak pada program-program yang dikelola jauh lebih terukur,” kata Melki.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini juga menyebut Undang-Undang (UU) Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang baru disahkan tahun lalu telah mengubah paradigma kesehatan yang tadinya hanya berfokus pada orang sakit, kini lebih mendominasi promosi dan pencegahan.
“Nah, karena ini adalah perubahan pola kesehatan di dalam negeri, tentunya anggaran kesehatan yang ada saat ini juga penting bagi kita untuk bergerak ke arah itu,” ujarnya.
Melki pun mengaku optimistis ketahanan farmasi Indonesia akan semakin membaik. Selain itu, Prabowo sebagai presiden terpilih periode 2024-2029 telah bergerak memperbaiki berbagai fasilitas kesehatan yang belum optimal.
“Pak Prabowo sudah bergerak berbenah, rumah sakitnya memang perlu berbenah. Saya juga lihat bagaimana kita menyiapkan tenaga kesehatan (SDM), ada dokter atau dokter spesialis, ada nakes, ada nakes suportif juga” , kata Melki.