Laporan reporter Tribune.com Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan rumah subsidi di ibu kota negara Indonesia (IKN).
Juru Bicara Kementerian PUPR Indra S Athamavijaja mengatakan IKN tidak hanya diperuntukkan bagi ASN, TNI, dan Polri.
“IKEN bukan hanya untuk ASN, TNI atau Polri. Ada komunitas campuran, bukan? Tentu saja ASN tidak bisa eksis tanpa adanya komunitas. Itu harus kita perhatikan,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/8/2024).
Menurut dia, prinsipnya sama dengan perumahan terjangkau sebagaimana diatur dalam UU Perumahan.
“Jadi masih ada perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah,” kata Indra.
Sebelumnya, Kantor Ibu Kota Kepulauan (OIKN) menyediakan akomodasi bagi rombongan di luar Aparatur Sipil Negara (ASN) di IKN, Kalimantan Timur.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara OIKN Tori Pantuve dan Wakil Presiden Bidang Keuangan dan Investasi OIKN Agung Wikaksono dalam media briefing virtual, Selasa (27/02/2024).
“Jadi IKN akan memiliki bangunan tempat tinggal non-ASN,” kata Tori.
Sementara itu, Agung mengatakan penyediaan perumahan bagi kelompok non-ASN akan dilakukan melalui badan usaha (BUO) yang berwenang. Perumahan ini menjadi prioritas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Dengan BUO sebagai pengembang utama, dan salah satu yang dipersiapkan adalah bagaimana BUO berperan dalam menyediakan perumahan bagi non-ASN, khususnya MBR,” ujarnya.
Sebab ke depannya IKN tidak hanya menjadi kota yang hanya dihuni oleh ASN saja, namun juga masyarakat biasa seperti pekerja swasta, pedagang, pengusaha, dan pekerja informal.
“Dengan cara ini kita memastikan IKN bukan hanya kota ASN tapi kota inklusif karena hadirnya berbagai lapisan masyarakat seperti hotel dan rumah sakit,” kata Agung.