TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) akan memutuskan sikap politiknya ke depan pada Konferensi Kerja Nasional (Rakernas) yang dijadwalkan pada 24-26 Mei 2024.
Dalam rapat nasional kali ini, partai pimpinan Jenderal Magawati Sokanoputri itu akan memutuskan apakah akan mengambil kursi di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Raha Bumin Raha.
Politisi PDIP Masinton Pasaribu memahami posisi politik partai tersebut, khususnya Parpol Indonesia Progresif (KIM) yang mendukung Prabowo dan mengusung lambang hidung putih.
Sebab mempengaruhi peruntukan jabatan di kabinet.
“Kami menantikan sikap PDIP,” ujarnya. Teman-teman yang kemarin mendukung Pak Prabow. Saya bingung mau masuk PDIP atau tidak. Apakah kursinya akan berkurang jika kita masuk? Apakah itu benar? dikatakan.
Massinton menilai, Prabowo akan melakukan perhitungan serius untuk menjamin stabilitas pemerintahannya di masa depan setelah terpilih menjadi presiden pada 2024.
Meski demikian, dia menegaskan prinsip utama PDIP adalah mengutamakan kemauan rakyat dibandingkan posisi politiknya.
“Sebenarnya, presiden punya hal lain yang perlu dipertimbangkan demi stabilitas.” Kongres harus mendukungnya. Bagi PDIP, politik tentu tidak bisa lepas dari keinginan rakyat. Setiap tindakan politik harus mengutamakan rakyat. Macinton menjelaskan.
Hal ini menurut Komisi RI Korea Utara
Padahal, Massinton menilai Pilpres 2024 hanya akan melibatkan pertemuan dan kesepakatan antar elite partai politik.
“Nah, kalau melihat kekacauan hari ini, memang benar. Tidak ada orang di dalamnya. Semua berargumentasi demi kepentingan nasional. Tentu saja ini masih level standar.
“Jadi bagi kami demokrasi berarti menang, bukan kalah,” jelasnya. “Demokrasi bukanlah sebuah proses, tetapi demokrasi yang kita perjuangkan pada reformasi tahun 1998 adalah demokrasi dasar.”
Sementara Masinton juga menilai sikap Ketum Megawati Soekarnoputri adalah sosok yang konsisten dalam bertindak.
Oleh karena itu, pengambilan keputusan harus dipertimbangkan secara matang.
“Wajah Bu Meagher dalam perjuangan demokrasi. Bicara tentang keadilan. Apakah Anda menonton pemilu kemarin?” Demokrasi di sana benar-benar jujur, cara yang tepat untuk menerapkannya dengan cara yang kredibel. Tidak. Tapi kita membutuhkannya. Massington menegaskan bahwa perjuangan untuk mencapai esensi demokrasi adalah perjuangan yang panjang.
Saat itu, Macinto juga membahas komitmen dan konsistensi sebagai dua faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suatu posisi.
“Sebenarnya ya. Saya menginginkannya, tapi terserah masing-masing pihak untuk mempertimbangkannya kembali. Kebijakan memerlukan komitmen dan fleksibilitas. Misalnya, jika kita berbicara tentang perubahan, perubahan harus konsisten ke segala arah. Maston
Menurutnya, partai politik bisa memberikan ide-ide pendidikan politik yang berkesinambungan bagi bangsa.
Sehingga kedua sikap tersebut dapat memperbaiki sistem demokrasi Indonesia.
Jika tidak, isu pembagian kekuasaan dan status akan tetap menjadi isu politik. Jika iya, mengapa kita memerlukan pemilu? dikatakan.
Meskipun Indonesia berpartisipasi aktif dalam forum internasional, demokrasi dalam negeri masih menjadi isu.
“Kami akan berpartisipasi di G20, kami akan berpartisipasi di forum internasional, namun kami akan menggunakan pendekatan politik yang konservatif dan kebijakan yang agresif,” jelas Masinton. Topik ini tidak ada kaitannya dengan bidang hubungan internasional. PKB di persimpangan jalan
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Yohan mengatakan pimpinan partainya belum memutuskan apakah akan bergabung dengan aliansi Prabowo-Gibran.
Daniel mengatakan, Ketua Umum PKB saat ini, Abdul Muhammedin Iskandar atau Kak Imin, sudah meminta pendapat semua pihak dalam keputusan tersebut.
“Kami minta izin, kami minta waktu,” kata Daniel. Sebab saat ini DPP Kak Imin sedang berkomunikasi dengan semua pihak.
Daniel berharap pada saatnya nanti PKB dapat memutuskan status hukumnya. Prabowo Subianto menerima panggilan telepon dari Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Rabu (1/5/2024). (istilah)
Ia mengatakan, pada pertemuan terakhir, semangat yang sama juga dimiliki oleh Prabowo dan Kak Imin. Ini membuka jalan bagi kerja sama yang saling menguntungkan.
“Kami belum membahas banyak detailnya, tapi Pak Prabowo 02 butuh waktu untuk berkomunikasi dengan United, jadi mari kita putuskan yang terbaik untuk satu sama lain,” ujarnya.
Daniel pun membantah adanya diskusi di kalangan kader akar rumput soal posisi PKB.
Oleh karena itu, Kak Imin ingin bertemu dengan banyak pihak di daerah dan mengetahui secara langsung.
“Terlepas dari berbagai masukannya, masing-masing punya sisi positif dan negatifnya. Banyak sisi positifnya, dan ada juga sisi negatifnya dalam integrasi. Bahkan di luarnya ada sisi positifnya, mana yang baik. Jadi kita lihat mana yang paling merugikan. Ke depan, ke depan, kehidupan masyarakat dan negara,” ujarnya.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Kajian Kepresidenan Indonesia (IPS) Narwi Ahmad menilai, satu-satunya oposisi terhadap pemerintahan Prabo-Gibran adalah PDI Perjuangan (PDIP).
Misalnya kalau (NasDem dan PKB) merger, saya kira partai yang tersisa adalah PKS dan PDIP, kata U Nyowi.
Namun menurutnya, yang paling bisa berperan sebagai oposisi adalah PDI Perjuangan.
“Jika melihat rekam jejak PKS yang dua kali mendukung Prabowo di Pilpres, maka kedekatannya dengan Prabow berpeluang menarik PKS ke dalam pemerintahan Prabow,” jelasnya.
Lalu, ia menyinggung semangat Prabowo yang merangkul semua pihak.
“Kita lihat, Prabowo ingin merangkul semua orang,” jelasnya. Jadi peluang ikut PKS masih 40%.
Menurutnya, jika hal itu terjadi, sebaiknya oposisi Prabow-Gibran diisi oleh PDI Perjuangan. (Jaringan Tribun/Yuda)