Laporan dari reporter Tribune News, Mario Christian Sampo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 1.000 kendaraan dikabarkan telah disewa oleh Sekretariat Negara (Kemensesneg) untuk mengangkut tamu yang akan menghadiri HUT ke-79 Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2024. modal (IKN). ) Pulau Kalimantan Timur.
Felia Primaresti, peneliti kebijakan Pusat Kajian Kebijakan Publik (TII), Indonesia Institute, menilai perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN harus dilakukan secara sadar dan efektif.
“Ada beberapa hal yang memang perlu menjadi perhatian kita,” kata Filia dalam keterangannya, Selasa (6/8/2024).
Pertama, Philia menanyakan apakah 1000 mobil itu benar-benar diperlukan atau tidak. Kemudian ia juga khawatir apakah mobil-mobil tersebut akan mengganggu pergerakan masyarakat umum dan menimbulkan polusi.
Padahal, menurutnya, nominal mobil sewaan bisa ditekan dengan cara menggantinya dengan bus, misalnya banyak tamu dalam waktu bersamaan.
“1.000 mobil itu banyak dan sebenarnya bisa diganti dengan alternatif lain, misalnya bus sederhana dan nyaman untuk petugas atau mobil penuh 2-3 personel,” ujarnya.
Menyadari dana yang tidak sedikit, Felia kembali menyoroti anggaran pengembangan IKN. Ia juga mempertanyakan apakah pembelian kendaraan yang disewakan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, DPR, BPK, dan KPK seharusnya mempunyai peran pengawasan dalam hal ini.
Selain itu, Filia juga menilai langkah pemerintah memproduksi 1.000 mobil bertentangan dengan pernyataan bahwa IKN belum siap menjadi wadah perayaan HUT RI.
“Jadi kalau belum siap jangan dipaksakan, nanti akan membebani anggaran untuk kegiatan ritual, juga pencemaran lingkungan,” ujarnya.
Ia menegaskan, meski belum disebutkan dalam IGN, namun efisiensi penggunaan anggaran, termasuk penyewaan kendaraan, harus dipastikan dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai prioritas dan kebutuhan mendesak.