Tribun News.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta sejumlah pihak tidak mempertimbangkan usulan anggaran Kementerian Pertanian sebesar 68 miliar.
Bagi DPR, usulan anggaran sebesar itu sangat beralasan mengingat luasnya cakupan subyek pertanian.
Andy Akmal Pasluddin, Anggota Komisi IV DPR RI, mengaku geram terhadap kelompok mana pun yang mencoba menekan anggaran sektor pertanian. Menurutnya, pertanian tidak bisa kita ambil begitu saja karena pangan berkaitan langsung dengan gizi manusia.
“Saya marah kenapa Kementerian Pertanian yang besar yang mengurus rakyat dipotong setengah anggarannya, ini gila Pak, dari 32 triliun sekarang hanya 7,9 triliun,” kata Akmal kepada Dewan. Rapat Kerja IV dengan Kementerian Pertanian, Senin (26/8/2024).
Akmal mengatakan, sektor pertanian seharusnya dijadikan sektor utama yang anggarannya tidak terbatas. Selain itu, tahun ini merupakan tahun tersulit bagi kawasan ini karena kemarau panjang akibat El Nino yang melanda seluruh dunia.
“Sebenarnya Pak, saya sudah 10 tahun di Komisi 4 dan saya senang sekali anggaran pertaniannya kecil, jadi masih ada waktu dan saya dorong Pak Menteri agar kita dukung dan setujui tambahan anggaran 68 triliun,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Kementerian Pangan, Energi dan Pembangunan Berkelanjutan INDEF Abra El Talatov menilai permintaan Menteri Pertanian Amran tidak adil.
Ia mengaku tak yakin kenaikan anggaran akan berdampak positif terhadap pertumbuhan produksi pangan Tanah Air.
Terkait hal tersebut, Politikus PKS Sadia Uluputti pun mempertanyakan mengapa ada oknum tertentu yang tidak ingin anggaran Kementerian Pertanian bertambah.
Faktanya, semua orang tahu bahwa sektor pangan adalah sektor terpenting di negara mana pun.
Kami membantu Kementerian Pertanian untuk menambah anggaran ini pak, kami sangat khawatir dengan penurunan anggaran dan kami berharap Kementerian Pertanian dapat mengalokasikan anggaran secara mendasar di tahun-tahun mendatang. Inilah fungsi dan kegiatan utama yang diharapkan masyarakat, khususnya petani kita,” jelasnya. (*)