Dilaporkan oleh Dennis Destrivan, reporter Tribunnews.com.
TRIBUNNEWS.COM, Jakarta – Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada (UGM), menyampaikan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan tentang pembatasan bahan bakar bersubsidi (BBM) yang dapat menimbulkan atau panik membeli, pembelian BBM berlebihan.
Fahmy menyinggung rencana Luhut yang membatasi BBM bersubsidi. Untuk bisa menyasar lebih banyak warga yang membutuhkan, menurut Fahmy, pernyataan tersebut akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Kalau tidak diselesaikan. Saya khawatir akan terjadi tekanan beli pada 17 Agustus. “Masyarakat akan berbondong-bondong ke SPBU,” kata Fahmi saat dihubungi, Sabtu (13/7/2024).
Fahmi menilai tidak wajar jika kebijakan subsidi BBM diberlakukan dalam satu bulan ke depan. Karena mereka menilai pemerintah perlu menyiapkan sistem seperti ini. Selain itu, menjangkau masyarakat juga memerlukan waktu.
“Tanggal 17 Agustus tidak mungkin dilakukan. Perlu sistem apa, sosialisasi, dan paling tidak memakan waktu tiga bulan,” kata Fahmi.
Fahmi mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu memberikan klarifikasi jika hal tersebut tidak benar. Pemerintah akan menerapkan langkah-langkah untuk membatasi bahan bakar bersubsidi pada 17 Agustus.
“Karena yang bicara itu setingkat menteri koordinator. Yang dijelaskan tidak bisa setingkat Menteri Koordinator. Makanya dia harus jadi presiden,” kata Fahmi.
Menurut Fahmy, distribusi BBM bersubsidi perlu benar-benar dibatasi. Sebab, 80 persen subsidi BBM justru berkurang. dan digunakan oleh orang-orang kaya Namun, pihak pemerintah perlu menyiapkan sistem secara detail.
“Karena subsidinya besar, 80 persennya salah sasaran. Kita hanya perlu memutuskan jenis perangkat kerasnya. Yang terbaik adalah memutuskan siapa yang bisa membeli Pertalite seperti sepeda motor, kursi roda, dan kebutuhan pokok,” tambah Fami.
Sebelumnya, Luhut melalui akun Instagramnya pada Selasa, 9 Juli 2024 mengatakan, Pertamina sudah menyiapkan sistem terkait pembatasan BBM bersubsidi. dan berharap dapat mulai beroperasi pada 17 Agustus
Sebab, mereka yang tidak mendapat subsidi tidak bisa lagi membeli BBM bersubsidi, kata Luhut saat membahas besaran konsumsi minyak yang menyumbang defisit APBN pada 2024.
Menyikapi hal tersebut, PT Pertamina (Persero) telah memastikan digitalisasi program subsidi yang tepat dalam beberapa tahun terakhir untuk mencapai target subsidi.
Fadjar Djoko Santoso, VP Corporate Communications Pertamina, Kamis (7/11/2024) mengatakan, pada prinsipnya Pertamina mengikuti anjuran pemerintah. Yang pasti, BUMN penyedia energi berupaya agar penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) lebih tepat sasaran melalui subsidi yang tepat guna. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi.
Airlangka Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/10/2024), mengatakan pembatasan subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024 tidak akan terjadi. “Kita ketemu lagi. Belum. Belum,” ucapnya.
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang ketentuan yang mengatur tentang penjualan dan harga eceran BBM juga akan diselaraskan. “Yang jelas sudah ada perhitungannya begitu juga dengan dampak fiskalnya,” ujarnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif (ESDM) pun membantah pembatasan bahan bakar akan dimulai pada 17 Agustus. “Tidak,” ujarnya singkat.