TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejauh ini Pemprov Jatim mencatat pengadaan barang dan jasa secara digital sebesar Rp. 1,081 triliun sebagai wujud komitmen transformasi pengadaan digital Pemprov Jatim melalui e-procurement.
Untuk pembelian barang dan jasa dengan menggunakan perangkat keras digital, saat ini Pemprov Jatim menyelenggarakan Program Belanja Online Jatim yang disingkat Jatim Bejo dengan dukungan mitra belanja online Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Dengan adanya program Bejo Jatim, saya berharap semakin banyak pejabat daerah di kota dan kabupaten yang juga menggunakan metode e-procurement dalam pengadaannya,” ujar Dr. Bobby Soemijarsono, S.H., M.Si PJ Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dikutip pada Selasa 27 Agustus 2024.
Ia menambahkan, penerapan pengadaan barang dan jasa publik secara digital melalui e-procurement akan semakin transparan dan akuntabel.
Mulai dari proses pengadaan hingga proses pembayaran, semuanya dilakukan secara digital. Untuk dapat mencegah praktik penipuan dalam pembelian barang dan jasa
Bobby menjelaskan, sejak diluncurkan pada 1 November 2020, program Belanja Online Jawa Timur (Jatim Bejo) telah menarik lebih dari 9.900 usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai pemasok di Provinsi Jawa Timur untuk berpartisipasi dalam transformasi pengadaan digital. barang dan jasa pemerintah.
Dan menyediakan sekitar 500.000 produk siaran di Bejo Jatim.
Dalam kegiatan tersebut juga diumumkan bahwa anggota Satuan Tugas (Satker) dan UMK se-Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan atas kinerjanya dalam transformasi pengadaan barang dan jasa digital Pemprov Jatim tahun 2023.
Diantaranya adalah pejabat daerah yang paling banyak melakukan pemesanan dan transaksi pengadaan barang/jasa, pemerintah daerah/kota yang paling banyak transaksi pengadaan barang/jasanya, UMK yang paling banyak transaksinya pada kategori makanan dan minuman. .
Selain itu, terdapat UMK dengan transaksi terbanyak pada kategori Alat Tulis Kantor, UMK dengan transaksi terbanyak pada kategori Elektronika, Unit Organisasi Khusus (SOU) dengan pesanan terbanyak, dan Jumlah transaksi bidang kesehatan yang menggunakan Pengadaan Barang. /Jasa dan perangkat daerah yang paling banyak melakukan pemesanan dan jumlah transaksi penggunaan barang/jasa dan pengadaan pemerintah daerah/kota yang paling banyak melakukan transaksi penggunaan barang/jasa.
“Saya sangat mengapresiasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Timur yang menggunakan metode e-procurement melalui program Jatim Bejo dalam transformasi pengadaan digital di Pemprov Jatim,” ujar Dr. Andy Alim Abdi Nusa, S. .IP , M.M. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Jawa Timur.
Hal ini terbukti dengan banyaknya judul-judul baru dari OPD yang masuk nominasi E-Procurement Award 2024.
Ia berharap pada tahun depan, pada kegiatan serupa, akan lebih banyak lagi nama-nama Organisasi Peralatan Rumah Tangga Daerah yang masuk dalam nominasi penghargaan e-procurement.
Tujuannya, menjadi tolak ukur transformasi digital pengadaan barang dan jasa publik di Pemprov Jatim agar bisa ditingkatkan dan berjalan dengan baik.
Sekadar informasi, Pemprov Jatim saat ini tengah menggelar acara E-Procurement Award 2024 bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Conference Hall Grand City Surabaya, Jawa Timur.
Acara ini melibatkan pemerintah kota, pemerintahan kaderisasi, dan perangkat daerah di Provinsi Jawa Timur untuk mendorong transformasi digital pengadaan barang dan jasa publik melalui e-procurement pada tahun 2023 melalui Program Belanja Online Jawa Timur (Jatim Bejo).
Sejauh ini Mbizmarket sebagai mitra resmi toko online LKPP telah menjalin kerja sama dengan Pemprov Jatim melalui program Bejo Jatim sejak tahun 2020.
CEO Mbizmarket Ryan Muljanto Riyadi Hermawan mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepercayaan yang diberikan Pemprov Jatim untuk mendukung transformasi pengadaan barang dan jasa secara digital melalui e-procurement di platform Mbizmarket.
“Kami juga bangga atas pencapaian dan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menggalakkan penggunaan metode e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa publik, yang dibuktikan dengan diperkenalkannya e-Procurement Award tahun 2024.” katanya.