Laporan jurnalis Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Buku II Catatan Keuangan Proyek Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mencatat alokasi anggaran pembangunan IKN hanya sebesar Rp 143,1 miliar pada tahun 2025.
Angka tersebut terbilang kecil karena total anggaran infrastruktur tahun depan mencapai Rp 400,3 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpendapat, alokasi pembangunan Ibukota Negara Republik Indonesia (IKN) yang hanya sebesar Rp 143,1 miliar merupakan anggaran batas bawah atau acuan yang bisa dilanjutkan di pemerintahan. .Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Makanya kami melihat anggaran IKN masih kecil, jadi semuanya masuk baseline dan memberi wewenang kepada presiden terpilih untuk menentukan prioritas, kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2024 di kantor pusat. dari Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (16.8.2024).
Bendahara Negara menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih ingin melihat keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini sebelum menetapkan alokasi anggaran IKN tahun 2025. Hal itu pun sudah dibicarakan antara Presiden Jokowi dan Presiden. – pilih Prabowo Subianto.
“Tapi betul, beberapa infrastruktur penting untuk menarik investasi akan menjadi prioritas. Seberapa besar ruangnya, bagaimana pengalokasiannya melalui PUPR atau langsung melalui OIKN juga akan menjadi pilihan yang akan kami hadirkan atau tergantung ketersediaan lembaga tersebut. “, jelasnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan anggaran infrastruktur dalam Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp 400,3 triliun.
Jokowi mengatakan anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta pembangunan berkelanjutan di Ibu Kota Negara (IKN).
Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun, kata Jokowi saat memberikan pidato pada RUU APBN dan Laporan Keuangan 2025, Jumat (16/08/2024).
Jokowi mengatakan RAPBN 2025 menekankan optimalisasi pendapatan, belanja berkualitas, dan pembiayaan inovatif.
Ia mengatakan tarif pajak akan terus dioptimalkan untuk memperkuat ruang fiskal dengan menjaga iklim investasi, keberlanjutan usaha, dan melindungi daya beli masyarakat.
“Penjualan akan benar-benar efisien dan produktif sehingga selain mendukung program prioritas pemerintah juga dapat menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian,” jelasnya.