Saat UU PDP Diberlakukan, Sanksi Berat Mengancam Perusahaan Jika Terjadi Kebocoran Data

Laporan jurnalis Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bahkan menyatakan selama tahun 2023 akan terjadi lebih dari 403 juta lalu lintas serangan siber yang tidak normal dan 103 insiden kebocoran data pribadi.

Mayoritas serangan siber menyasar institusi pemerintah, diikuti oleh sektor teknologi informasi dan komunikasi, keuangan, transportasi, energi, dan layanan kesehatan.

Jumlah serangan tersebut diyakini akan terus meningkat setiap tahunnya sehingga pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Pelaku industri yang melibatkan data pribadi pengguna dalam bisnisnya, seperti perusahaan keuangan dan perbankan, asuransi, telekomunikasi, layanan kesehatan, ritel, e-commerce, transportasi, media dan hiburan, serta pendidikan, wajib memberikan perlindungan data kepada pengguna di sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Setelah melewati masa transisi sejak diterbitkan pada Oktober 2022, undang-undang tersebut akan segera berlaku mulai Oktober 2024.

Pakar keamanan data Achmad Fakhrudin mengatakan, jika data yang dikelola bocor, maka perusahaan selaku pengolah data pribadi bersiap menerima sanksi, mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan pengolahan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, hingga denda administratif.

“Persoalannya belum semua perusahaan siap menerapkan undang-undang ini karena pengelolaan datanya belum terstruktur atau masih simpang siur,” ujarnya dalam seminar Privasi Data di Era Digital: Melindungi Data Anda dan Memastikan Kepatuhan terhadap PDP Indonesia itu Hukum yang masih dipegang oleh teknologi multipolar di Bali sejak dulu.

Dalam upaya memenuhi persyaratan UU PDP, ada baiknya perusahaan menggunakan solusi kepatuhan privasi data, salah satunya adalah solusi keamanan yang memberikan perlindungan penuh terhadap data pribadi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin. . (ML) yang fokus pada otomatisasi dan verifikasi kepatuhan terhadap UU PDP.

“Solusi ini membantu perusahaan mengelola dan melindungi data sensitif, memitigasi risiko, dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berkembang melalui inovasi yang didukung teknologi AI,” ujarnya.

Ada beberapa keuntungan solusi keamanan yang mengidentifikasi data rahasia, terstruktur dan tidak terstruktur; menyederhanakan permintaan subjek data (seperti koreksi atau penghapusan); meminimalkan risiko terkait pengelolaan data privasi; mendeteksi potensi pelanggaran data pihak ketiga; memastikan bahwa pemrosesan data pribadi didasarkan pada persetujuan yang sah.

Perlu dipahami juga bahwa tingkat keamanan data perusahaan saat ini harus lebih kuat dari sebelumnya, mengingat sistem aplikasi antar institusi saling terhubung berkat teknologi API (Application Programming Interface).

Bayangkan, sekitar 80 persen lalu lintas Internet kini ditangani oleh aktivitas API, baik pembayaran seperti internet banking, mobile banking, termasuk Standar Pembayaran Nasional Open API (SNAP) yang digagas Bank Indonesia, maupun non-pembayaran, kata dia. . Wakil Presiden Senior Multipolar teknologi ini.

Semakin luas koneksi aplikasi perusahaan dengan ekosistem API, semakin besar peluang mereka menerima ancaman keamanan siber.

Noname Security, berdasarkan kecerdasan buatan, dapat mengurangi risiko serangan dunia maya, seperti pencurian data, manipulasi dan sejenisnya, tanpa perlu mengubah apa pun pada infrastruktur operasional bisnis. Jika terjadi insiden, solusi ini dapat memperbaikinya 100 kali lebih cepat.

Artinya solusi ini dapat meningkatkan keamanan siber tanpa mengorbankan kecepatan. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, dapat membantu perusahaan menghindari sanksi regulasi akibat kebocoran data.

Selain lalu lintas ekosistem API, tren pekerjaan hibrid (hybrid work) yang melibatkan banyak perangkat seperti laptop dan smartphone dengan koneksi internet berbeda juga menjadi pemicu banyaknya peluang kebocoran data perusahaan.

Ada lebih dari beberapa insiden serangan ransomware yang mengakibatkan tuntutan tebusan dari penjahat dunia maya akibat kerentanan titik akhir ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *