Laporan jurnalis Tribunnews.com Hasiolan EP
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Strategi Kebijakan Internal (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap strategi mengatasi permasalahan inflasi dan stunting di daerah.
Kedua permasalahan krusial ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Pengurus Harian (Plh.) Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri (Polhupemdagri) BSKDN Gatot Tri Laksono saat berdiskusi dengan akademisi Universitas Indonesia (UI) Bambang Brodjonegoro di Studio BSKDN pada akhir pekan lalu
“Masalah inflasi, stunting, kepadatan penduduk harus (ditanggulangi) dengan kebijakan yang tepat. Tugas kita memberikan rumusan kebijakan kepada pimpinan. Oleh karena itu, diskusi ini sangat penting untuk menambah pengetahuan kita terhadap berbagai isu strategis saat ini,” kata. Gatot, dikutip Selasa (11/6/2024).
Lanjutnya, pihaknya berkomitmen mengatasi masalah inflasi dan menurunkan angka stunting.
Salah satu caranya adalah dengan mengajak pemerintah daerah (Pemda) berperan langsung memetakan permasalahan di lapangan untuk dikaji bersama dan dicari solusi yang tepat.
“Kita perlu fokus pada data peta di daerah, karena dengan data itu intervensi kebijakan yang membangun kerja sama antar pemerintah daerah juga harus mulai dibangun,” jelas Gatot.
Sementara itu, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis (FEB) UI, Bambang Brodjonegoro mengatakan, untuk mengatasi inflasi, ia sepakat sangat diperlukan kerja sama antar pihak.
Inflasi pada kebutuhan pokok seperti beras tidak hanya terjadi karena berkurangnya produksi, namun juga karena terganggunya distribusi.
Bambang mengatakan, dalam hal ini peran Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kementerian Perdagangan sangat penting. Dengan begitu, produksi dan distribusi beras bisa berjalan dengan baik, sehingga tidak mengganggu stabilitas harga pangan.
“Jika ada upaya serius dari pemerintah daerah untuk mengarahkannya, maka akan dibantu oleh Bulog, Kementerian Perdagangan, sehingga beras bisa lebih cepat terdistribusi setidaknya di satu provinsi,” kata Bambang.
Sejalan dengan itu, kata Bambang, kolaborasi lintas sektor juga sangat diperlukan untuk menurunkan angka stunting secara efektif dan efisien.
Hal ini mempertimbangkan dampak stunting yang lebih luas terhadap masa depan bangsa. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan ini tidak hanya memerlukan peran Kementerian Kesehatan saja, namun juga memerlukan keterlibatan Kementerian Pertanian untuk menghasilkan pangan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.
“Jenis pangan itu sendiri penting bagi kita untuk mencukupi gizi. Jadi harus dilibatkan oleh Kementerian Pertanian. Nah, kebetulan lagi, karena stunting erat kaitannya dengan kandungan gizi dari pangan yang kita tanam dan panen, nyambung. ,’ tutupnya.