TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arif Prasetyo Adi menjelaskan demurrage merupakan hal biasa dalam proyek investasi.
Ada banyak alasan keterlambatan bongkar muat dan hal ini merupakan hal yang umum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam lingkungan bisnis-ke-bisnis (B2B).
Soal demurrage, Pak Bulog Jawabannya sangat tepat karena tarif demurrage itu belum lewat, itu biasa bagi pelayaran, asuransi, impor dan ekspor. Atau alasan lain, jadi tidak bisa dihapus, jelas Arif saat hadir. Satgas Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian di Jakarta pada Kamis (20/6/2024).
Selain itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krishnamurthy mengatakan, demurrage merupakan biaya yang timbul akibat keterlambatan bongkar muat di pelabuhan.
“Sederhana saja. Misalnya jadwal bongkar muat 5 hari, jadi 7 hari. Mungkin karena hujan, mungkin karena pelabuhan penuh,” ujarnya.
“Demurrage merupakan biaya yang merupakan bagian dari biaya yang harus diperhatikan dalam kegiatan input investasi yang menjadi tanggung jawab kapal.
“Biaya demurrage selalu kita upayakan untuk diturunkan. Biaya demurrage sedang kita hitung dan negosiasikan. Jadi angka akhirnya tidak tetap, tapi dibandingkan perkiraan nilai produk impor, Insya Allah tidak melebihi 3 persen,” pungkas Bayu.
Rapat demi rapat, Ketua BPN Arif Prasetyo Adi kembali menegaskan posisi Badan Pangan Nasional sebagai organisasi yang diberikan kepada Bulag. “Demurrage itu biasa saja. Kalau karena hujan, yang tadinya 6 hari jadi 7 atau 8 hari. Itu lumrah di industri,” jelas Arif.
Oleh karena itu, Badan Pangan Nasional telah mengklasifikasikan Bulag berdasarkan hasil Ratas (kelompok tidak terbatas). Pedoman Bulag menjelaskan karena “Mereka yang memahami pedoman blog dengan baik,” katanya.
Selain itu, Ketua NFA Arif Prasetyo Adi membenarkan penyimpanan beras utuh yang akan ditangani Bulag aman dan efektif. Dengan jumlah yang ada saat ini sebesar 1,7 juta ton dan akan terus bertambah jika termasuk pekerjaan rumah tangga, Arif yakin program bantuan pemerintah dapat dimanfaatkan dengan baik bagi masyarakat.
“Sampai pertengahan Juni ini Bulag selalu berhasil berproduksi di dalam negeri dan totalnya sekitar 700 ribu ton. Bulag bergerak melalui proyek-proyek terbaiknya. Ada Program Pick Up Grain, Program Mitra Tani, dan Program Makmur. Dengan begitu, pemerintah berniat memperkuat cadangan khususnya penyimpanan beras sebagai CPP (cadangan pangan masyarakat) untuk menyelesaikannya.