Laporan reporter Tribunnews.com Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Yasril Ananta Baharuddin menegaskan tak setuju jika Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Alasan pertama mungkin Bahlil merupakan sosok yang ikut campur tangan pemerintah terhadap pergerakan Golkar saat ini.
Lalu tentu saja (bentuk intervensi kekuasaan), kata Yasril saat berbicara kepada Tribunnews.com, Kamis (15/08/2024).
Alasan kedua, Yasril mempertanyakan rekor Bahlil di Partai Golkar.
Menurutnya, untuk menjadi Ketua Umum Golkar, perlu menguji kemampuan kepemimpinan.
“Syaratnya belum sempurna, seperti yang kami sampaikan di tingkat Golkar, padahal Pak Idrus Marham langsung bilang, terbukti dia Bendahara Golkar di Papua dan menandatangani dan Pak. . Aburizal ya, harus jadi presiden jenderal dan sekjen untuk tanda tangan, ”ujarnya.
“Dan kalau dia bendahara di Golkar dan Hipmis di Papua, dia juga harus tahu bagaimana cara menjadikannya bendahara,” imbuhnya.
Selain itu, lanjut Yasril, Bahlil pernah mengatakan tidak mewakili dirinya sebagai Menteri Investasi pertama.
Dia mengatakan, catatan tersebut akan menjadi catatan sebelum terpilihnya Presiden Golkar pada Munas nanti.
“AD/ART pemerintahan pusat itu 5 tahun, hanya anggota DPP provinsi atau kabupaten/kota atau DPD I yang bisa,” ujarnya.
“Tapi bagi Presiden Jenderal, apalagi partai besar ini, kepemimpinannya harus dibuktikan lebih dari sekedar menjadi menteri, apalagi bayarannya progresif,” tutupnya.
Selain informasi yang diterima, pada tahun 2024 20 Agustus Munas Golkar yang digelar sebelum munas 2024 dibatalkan. pada 20 Agustus, Selasa (13/8/2024).
Agenda Munas dipercepat dengan mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan ditunjuknya Agus Guwing Kartasasimita sebagai wakil Ketum.