Laporan jurnalis Tribunnews.com Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri PUPR Basuki Hadimulyono blak-blakan soal penolakan besar-besaran terhadap pemotongan gaji pegawai iuran Tapera.
Basuki menilai, tidak ada alasan untuk mempercepat pelaksanaan program jika program tersebut belum siap untuk diimplementasikan.
Hal itu diungkapkannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
“Menurut saya, kalau ini belum siap, sebaiknya kita bergegas,” kata Basuki.
Basuki kemudian mengatakan, pemerintah telah mengembangkan peraturan tentang Tapera sejak 2016.
Ia bersama Menteri Keuangan Shri Mulyani kemudian melakukan uji tuntas hingga akhirnya pengumpulan iuran ditunda hingga tahun 2027.
“Sebenarnya undang-undang itu dari tahun 2016. Lalu kita bangun dulu kepercayaannya dengan menteri keuangan, itu soal kepercayaan. Makanya kami tunda sampai 2027,” ujarnya.
Oleh karena itu, Basuki mengaku jika DPR atau MPR mengusulkan penundaan cicilan Tapera, ia akan menyetujuinya.
Sebab, menurutnya, program Tapera harus mempertimbangkan kemauan masyarakat.
“Jadi misalnya ada usulan, khususnya dari DPR, agar Ketua MNR mundur, saya rasa saya sudah menghubungi Menteri Keuangan dan akan kami lakukan,” tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Irlandia Yusiana Roba Putri melontarkan kritik tajam terhadap pemotongan gaji pegawai Tapera.
Ia menegaskan, subsidi adalah tugas warga negara dan bukan tugas sesama warga.
“Kadang ada di pemerintahan yang bilang, ‘Bagaimana kalau yang mampu mensubsidi yang tidak mampu?’ Maaf Pak, subsidi itu tugas pemerintah, bukan warga negara yang memberikan subsidi,” ujarnya.
“Bagi sesama warga negara, ini disebut gotong royong.” Dan sayang sekali negara tidak bisa hadir untuk menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat. Jadi Pak, mohon penjelasannya kepada kami tentang Tapera,” tutupnya.