Laporan jurnalis Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Usulan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erik Tohir mengenai penyertaan modal masyarakat (PMN) tahun anggaran 2025 telah disetujui Komisi VI DPR RI.
Ketua Komisi VI saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Muhammad Sarmooji mengatakan Komisi VI menyetujui pemberian PMN tahun anggaran 2025 dan inisiatif aksi korporasi tahun 2025.
“Komisi VI DPR RI menerima klarifikasi atas usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2025 dan Pemantauan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2020-2024,” kata Sarmuji dalam rapat kerja Komisi VI dengan Kementerian. BUMN di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.
Komisi VI Republik Rakyat Ukraina telah menerima klarifikasi dan menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran 2025 Kementerian Pembangunan Ekonomi dan Sosial, lanjutnya.
Ia mengatakan Komisi VI menyetujui usulan PMN 2025 kepada 16 BUMN senilai Rp 44,24 triliun.
BUMN yang dimaksud antara lain PT PLN, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau Holding BUMN Pangan, PT Len Industri atau Holding BUMN Industri Pertahanan, PT Hutama Karya, PT Industri Kereta Api atau INKA.
Sarmuji mengatakan PMN diserahkan kepada BUMN untuk memenuhi tugas yang diberikan pemerintah, mengembangkan usaha, memperkuat struktur permodalan, dan meningkatkan kapasitas perseroan.
PMN harus memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan efisiensi perusahaan.
Berikut daftar 16 BUMN penerima PMN TA 2025 beserta peruntukannya.
– PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp13,86 triliun, untuk melanjutkan pembangunan JTTS tahap 2 dan 3.
– PT ASABRI (Persero) untuk peningkatan modal Rp 3,61 triliun.
– PT PLN (Persero) senilai Rp3 triliun untuk program listrik pedesaan.
– PT Bahana Pengembangan Usaha Indonesia (Persero) senilai 3 triliun rupiah untuk memperkuat Kredit Modal Rakyat (KUR).
– PT Pelni (Persero) senilai Rp 2,5 triliun untuk pembelian kapal baru.
– PT Biofarma (Persero) senilai Rp 2,21 triliun untuk dana belanja modal baru (Capex).
– PT Adhi Karya (Persero) Tbk senilai Rp 2,09 triliun untuk pembangunan tol Jogja-Bawen & Solo – Jogja.
– PT Wijaya Karya (Persero) Tbk senilai Rp2 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan.
– PT Len Industri (Persero) senilai Rp 2 triliun untuk upgrade dan peningkatan kapasitas produksi.
– PT Danareksa (Persero) senilai Rp 2 triliun untuk pengembangan usaha.
– PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan biaya Rp1,8 triliun untuk membeli stok kereta api baru yang ditunjuk pemerintah.
– PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) / ID Food sebesar Rp 1,62 triliun untuk modal kerja Program Cadangan Pangan Negara.
– PT PP (Persero) Tbk senilai Rp1,56 triliun untuk menyelesaikan proyek Jogja – Bawen dan KIT Subang.
– Perum Damri senilai Rp1 triliun untuk penyediaan bus listrik.
– Rp 1000000000000 perumnas untuk penyelesaian pasokan perumahan.
– PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp976 miliar untuk memproduksi kereta KRL.