TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan Izin Usaha Ekstraktif (IUP) kepada organisasi keagamaan arus utama.
Organisasi massa keagamaan IUP diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 20 Tahun 2024 tentang Perubahan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP) enggan bertindak gegabah untuk memenuhi izin pengelolaan pertambangan yang diberikan Jokowi.
Hal itu diungkapkan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Haidar Nashir saat memberikan sambutan pada acara hajatan dan pembukaan Senat Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (13/6/2024). ) . ) Kemarin.
Menanggapi hal tersebut, Sekjen PAN Eddy Soeparno mengucapkan terima kasih dan penghormatan atas pernyataan Ketua Umum Muhammadiyah Haidar Nashir terkait izin operasional organisasi keagamaan.
Menurut Eddy, sikap Ketum Muhammadiyah ini menunjukkan kehati-hatian mengingat peran dan kewenangan Muhammadiyah di bidang panggilan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.
Alhamdulillah saya bersyukur pandangan Pak Haider sependapat dengan kita, sehingga peluang ini harus kita hadapi dengan hati-hati dan penuh perhatian, kata Eddy di Jakarta, Jumat (14/06/2024).
Bagi Eddy yang juga Ketua Komisi VII DPR RI, pernyataan Haider Nashir merupakan cerminan peran Muhammadiyah yang senantiasa mengedepankan kebaikan, kemaslahatan, dan kelestarian lingkungan.
“Pekerjaan dan reputasi Muhammadiya selalu menyerukan perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dengan tindakan nyata untuk melindungi lingkungan.”
“Hal ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam menerima kemungkinan pengurusan izin pertambangan,” ujarnya.
Eddy berharap pendekatan Muhammadiyah yang mengedepankan prinsip kehati-hatian bisa menjadi model dalam menyikapi aturan izin pertambangan bagi organisasi keagamaan.
Meski telah berhasil mengelola ribuan rumah sakit, ratusan universitas, dan ribuan sekolah di seluruh Indonesia, namun Muhammadiyah sangat cerdas dan menerapkan prinsip kehati-hatian, meski pintunya terbuka lebar untuk mengurus izin pertambangan, ujarnya.
Secara khusus, Eddy kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga harkat dan martabat organisasi keagamaan yang menjadi teladan dan pemandu masyarakat. Pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiya
Mula-mula Khaedar membahas tentang perekonomian yang perlu dijaga. Ia kemudian juga menyinggung sumber daya alam yang perlu dilestarikan, termasuk pertambangan yang perlu dikelola.
“Kita perlu menjaga sumber daya alam, hutan, lautan ikan, air. Jadi, ranjau darat apa pun harus ditindak, jangan sampai dimusnahkan, kata Hayedar di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), Sukabumi, Jawa Barat, Kamis pekan lalu.
Haider mengatakan, umat Islam mempunyai dua ciri. Pertama, Abdullah sebagai abdi Allah dan khalifah Phil Ardi yang menggarap tanah.
“Sekarang masyarakat sibuk dengan pertambangan, padahal itu hal yang sederhana. Kita harus olah pertambangan, kelapa sawit, ikan, batu, semuanya. “Kalau ada yang merugikan cara dan maksud prosesnya, ya, akan ditindak secara hukum, oleh semua sistem,” ujarnya.
“Hanya karena orang lain jahat bukan berarti mereka tidak seharusnya berbuat demikian. Padahal, kalau kita ingin menunjukkan Uswatun Hasana, kita tunjukkan bisa. Jadi intinya mau atau tidak memanfaatkan peluang itu adalah persoalan politik. “Kebijakan PP Muhammadiyah dan ormas lainnya sebenarnya sudah saya diskusikan sebelumnya dengan Kang Teten (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah), itu hal yang sederhana,” kata Hayedar.
Kemudian dia memberikan gambar orang-orang yang sedang menggali tanah untuk mencari batu bata.
Khaedar berpesan agar hal ini jangan hanya dimanfaatkan tapi dirawat.
“Karena biasanya warga menggali batu bata dan genteng, ternyata banyak lubang yang ditinggalkan. “Jadi itu hal biasa, tapi jangan dimusnahkan begitu saja, perlu dilindungi, perlu dijaga, tidak boleh terpengaruh,” ujarnya.
Ia juga berpendapat bahwa warga negara mempunyai hak untuk mengatur negaranya dengan baik dan harus diberdayakan.
Disinggung soal izin pertambangan pasca kejadian, Haider enggan berkomentar apakah benar-benar dikontrol ketat atau tidak oleh Muhammadiyah.
Dia hanya menjelaskan, persoalan ini sempat dibicarakan Sekjen PP Muhammadiya Abdul Muati.
“Cukup Pak Sekjen,” ucapnya sambil masuk ke dalam mobil.