Anies Baswedan kemungkinan besar akan kesulitan bersaing memperebutkan kursi Presiden Batavia pada Pilkada 2024 jika tidak bisa mendukung Partai Keadilan (PKB) yang sukses. Harapan dukungan dari PDI Perjuangan, Nasdema, dan Partai Gerakan Nasional (PKB) sejauh ini belum terwujud.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syakhu dalam pengumuman publik usai rapat Dewan Syura PKS ke-11 di Jakarta mengatakan, partainya “bertepatan” kepemimpinannya dengan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. .
Ahmad mengatakan, hubungan partainya dengan Prabowo “sudah ada” sejak Pilpres 2014 dan 2019.
Oleh karena itu, Majelis Syuro 11 menambahkan, keputusan DPP PKS diarahkan pada “komunikasi yang berjalan baik” dengan pimpinan partai dan masyarakat serta tokoh masyarakat.
“Beliau berusaha membangun Indonesia yang lebih baik,” kata Ahmad seperti dilansir kanal YouTube partai PKSTV, Sabtu (08/10).
Dalam video terpisah yang dimuat saluran yang sama, Juru Bicara PKS Muhammad Khalid membenarkan bahwa Pilgub Batavia 2024 juga dibahas dalam pembahasan Dewan ke-11 PKS “meski bukan topik utama”.
Keputusan pertama menunjuk Pak Anies – Sohibul Iman, katanya menjawab pertanyaan wartawan.
“Instrumen kami berlaku sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus.”
Holid menjelaskan, kini menjadi “ijtihad” bagi DPP PKS untuk memilih opsi lain, mengingat partainya belum mencapai ambang batas pemilih sah untuk menjadi pasangan calon di Pilgub DKI Jakarta.
“Salah satu opsinya adalah kita bekerja sama dengan Koalisi Indonesia Maju [KIM],” ujarnya.
Meski PKS memenangkan pemilu parlemen 2024, PKS meraih 18 kursi dari 106 kursi.
Partai politik perlu mengajukan calon dengan total minimal 22 kursi.
Tentu saja, tidak ada partai politik yang bisa menunjuk mitranya tanpa koalisi.
Di kolom komentar file tersebut, warganet mengutarakan kekecewaannya. Dari “Selamat Tinggal PKS”, “Selamat Tinggal PKS” hingga “PKS Berat”.
Pengumuman petinggi PKS terhadap Anies Baswedan tahun 2024 di Pilgub Batavia muncul pada 27 November.
Sejumlah pengamat politik menyebut kemampuan PKS dalam mendukung pencopotan Anis terbatas, meski sejak awal partai eks presiden Belanda itu sudah mendapat dukungan.
“Mungkin dari pihak PKS, Anyi Sohibul Iman sudah cukup untuk diangkat menjadi wakil presiden,” kata Firma Noor, peneliti Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).
‘Seperti PKS yang menelantarkan Anies. Sebab PKS lah yang pertama membantu Anies.
Titi Angraini, pengamat pemilu dari Universitas Indonesia, membenarkan Anies Baswedan membutuhkan dukungan partai politik untuk bisa diusung di bursa calon gubernur di Batavia. Hal apa saja yang bisa mengubah PKS dari dukungan Anies?
Adi Prayitno, pakar ilmu politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta, menilai PKS “mulai berpikir rasional dan realistis”.
Adi mengatakan, karena Anyi terkesan tidak bisa serius menanggapi tujuan politik yang diajukan PKS dan tidak bisa mendukung partai di luar PKS, maka wajar jika partai tersebut membangun jembatan politik dengan Partai Progresif Indonesia. JEMAAT (KIM). .
“PKS yang tertarik dengan Pilkad Batavia musim ini diberitahu bagaimana jagoan-jagoan terbaik, baik Sohibul Iman atau yang lain, bisa menavigasi,” kata Adi, jurnalis Amahl Azwar, kepada BBC News Indonesia, Senin (12/08).
Selain itu, Adi Prayitno menilai PKS telah memberikan dukungan penuh dan menyeluruh kepada Anies, namun dukungan tersebut tidak terlalu bermanfaat.
Dia mencontohkan pada pemilu parlemen 2024 kemarin, dimana PKS hanya meraih dua kursi di DPRD Batavia ditambah dari pemilu sebelumnya.
Artinya, loyalitas dan kubu PKS yang selalu memberikan karpet merah kepada Anies tidak berdampak signifikan dan merugikan, ujarnya.
Secara terpisah, Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, menilai PKS ingin semakin dekat dengan kekuasaan, mengingat sudah satu dekade tidak berkuasa.
“Ketika ada kesempatan untuk bergabung dalam koalisi progresif Indonesia bersama Prabowo [Subianto]-Gibran [Rakabuming Raka], saya bergabung,” kata Uyang saat dihubungi, Senin (8/12).
Sebaliknya, Ujang menilai PKS telah “dibenarkan” karena Anyi melewatkan tenggat waktu penyelesaian koalisi untuk maju ke pemilihan gubernur Batavia yang memperebutkan 22 kursi.
“Pks punya alasan, itu alasan, itu peluang untuk berubah,” ujarnya. Bagaimana peluang Anya Baswedan menjadi Gubernur Batavia 2024 tanpa PKS?
PKS dinilai masih menjadi satu-satunya partai yang mendapat dukungan penuh sehingga peluang Anies Baswedan di Pilgub Batavia 2024 kecil tanpa mereka.
“Bisa sapa, tidak kena tiket,” kata Adi Prayitno, ilmuwan politik Universitas Islam Syarif Hidayatullah (UIN) Batavia.
“Nasdem, PKB, khususnya PDI-P sepertinya tidak mau mendukung Anies Baswedan.”
Adi menambahkan, tidak ada yang “tidak pernah” mengetahui jika Anies berada di detik-detik terakhir sebelum pendaftaran calon di Batavia untuk membantu KPU.
Pertanyaannya, apa kepentingan PDI-P, Nasdem, dan PKB membantu Anies? Pada saat yang sama, PKB dan Nasdem diajak berkoalisi dengan KIM (Koalisi Indonesia Maju), yang menurut saya memang demikian. tawaran yang lebih menggiurkan,’ kata Farewell.
Sementara itu, Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin, menilai jika PKB, PKS, dan Nasdem bergabung dalam koalisi progresif Indonesia, Anyi tidak akan bisa mengikuti pemilihan gubernur di Batavia.
Kalau misalnya Nasdem dan PDI-P berkoalisi atau PKS berkoalisi dengan PDI-P, Anies bisa dicalonkan. Jadi tergantung, kita lihat saja nanti,” ujarnya.
Sementara itu, Pengamat politik Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan Anies masih harus bersaing memperebutkan modal politik di Batavia dari sudut pandang duta besar.
“Beliau mempunyai warisan yang besar dan masyarakat Batavia masih mengingat prestasi dan kemampuannya dalam mempersatukan masyarakat Batavia.” Kalau bisa dikapitalisasi, saya kira peluangnya masih ada,” ujarnya.
Majalah Tempo, Minggu (11/08) memberitakan, PDI-P berniat mencalonkan Anies Baswedan di Pilkada Batavia.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dikabarkan sudah bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan memintanya untuk mendukung Anya di Pilkada Batavia mendatang.
Terpisah, Wakil Ketua PKB Jazilul Fawad menyebut pelantikan Anies Baswedan tidak berjalan mulus.
“Karena awalnya ringan, maka cuacanya menunjukkan perubahan,” kata Yazilul, seperti dilansir Tempo.com, Senin (11/08). Bagaimana reaksi Anies Baswedan terhadap kabar pergantian PKS?
Sekretaris Pers Anes Baswedan, Angga Putra Fidrian membenarkan, hanya ada perubahan partai pendukung mantan Presiden Batavia itu pada Pilkada Batavia tahun ini.
“PKB, PKS, dan Nasdem tetap mendukung dan mencalonkan Pak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta,” lapor jurnalis Anga, Amahl Azwar, dilansir BBC News Indonesia, Senin (12/08).
Di sisi lain, Angga Anyi mengatakan, “setiap dinamika yang terjadi di setiap parpol dalam pengambilan keputusan mengamini.”
“Tentu saja, setiap suara adalah bagian dari ini,” katanya.
Di jaringan media sosial
“Kami kaget mendengar perwakilan PKS di media diberi batas waktu 40 hari, lalu 4 Agustus diberitahukan untuk mencari partai lain,” kata Anies, dilansir Kompas.com.
“Kenapa kaget karena tidak pernah dibicarakan, setahu saya, tidak pernah dari SC.
Duta Besar Angga Anes Baswedan membenarkan keabsahan pesan suara tersebut kepada BBC News Indonesia.
Benar, pesan suara ini diam-diam dikirimkan kepada Ustadz Khoiruddin, ujarnya.
Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Batavia Khoiruddin menyayangkan calon gubernur Batavia Aneesa Baswedan menyampaikan pesan suara, dibagikan di media sosial, dan dipublikasikan, demikian laporan Kompas.com.
Khoiruddin, menurut Kompas.com, menepis protes Anies. Ia mengatakan, 40 hari telah ditetapkan sebagai batas waktu PKS mengumumkan bakal calon pasangan Anies-Sohibul Iman pada 25 Juni 2024.
BBC News Indonesia menghubungi beberapa petinggi PKS untuk artikel ini. Namun belum ada tanggapan dari mereka hingga berita ini diturunkan. Bolehkah Anies Baswedan bekerja mandiri?
Fierman Noor, pengamat politik Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), mengatakan Anies memang “mungkin” maju sebagai calon, asalkan bisa mengumpulkan lebih banyak tanda tangan sesuai aturan.
“Tetapi tanpa adanya partai mesin pejuang, pada akhirnya tidak akan mudah,” ujarnya.
Sementara itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Angraini mengatakan ketentuan pemilu dalam UU Pilkada dan Peraturan KPU 8/2024 yang mengatur bahwa Anies tidak boleh menggunakan Pilkada yang berjalan di Batavia pada jalur perseorangan.
Karena prosesnya lebih awal dari Mei 2024. Sudah masuk waktu pengecekan, kata Titius saat dihubungi, Senin (12/08).
“Iya, kalau Ani tidak mendapat tiket parpol, maka Ani tidak punya kesempatan melangkah lebih jauh dalam perjalanan individu.”
Seperti dilansir Tempo, pasangan calon gubernur independen tunggal Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto saat ini sedang menjalani proses penundaan tahap kedua.
Sementara itu, perwakilan Anis Basvedan, Angga Putra Fidrian, memastikan Anis akan maju bersama partai politik pada Pilkada Batavia 2024. Ia menambahkan, pemberitahuan pendaftaran calon perseorangan sudah lewat dan selain itu, Anyi “tidak pernah berencana mencalonkan diri sebagai calon perseorangan”.
“Kerjasama dan komunikasi dengan parpol sudah dilakukan sejak lama, maka kita akan maju bersama parpol,” tegas mereka. Siapa yang berhak mencalonkan diri sebagai gubernur di Batavia?
Adi Prayitno, pakar ilmu politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, mengatakan ada tiga nama besar yang bisa bersaing di Pilgub Jakarta 2024.
Anies [Baswedan], Ahok [Basuki Tjahaja Purnama] dan RK [Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat,” kata Adi.
Namun, Adi menilai baik Ahok maupun Anya sedang berjuang untuk mendukung “tiket maju” dalam konteks partai politik. Jika keduanya tidak lolos, Adi yakin Ridwan Kamil tidak akan mendapatkan lawan yang cocok.
“Kalau Ridwan Kamil bisa maju, maka dia akan lebih didukung, bahkan hampir dimasukkan ke dalam koalisi maju di Indonesia. Karena dia punya nama besar, elektabilitas tinggi, dan didukung mesin politik yang cukup stabil,” ujarnya.
Sementara itu, Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta, mengamini Ridwan Kamil merupakan calon kuat. Meski demikian, ia meyakini Anyi masih menjadi kandidat kuat jika mendapat dukungan parpol.
“Ahok ada, tapi Ahok tidak pernah ada kasus pidana. “Itu sebuah pertanyaan,” katanya merujuk pada kasus penodaan agama yang diajukan terhadap Ahok pada tahun 2017.
Fierman Noor, pengamat politik Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), menilai PDI-P menunjuk individu yang tidak terafiliasi dengan Koalisi Progresif Indonesia dan “dekat” dengan cita-cita partai berkuasa di Batavia.
Mungkin Buktinya Ahok [Basuki Tjahaja Purnama], kata Firman.
Ia juga menambahkan, akan sulit bagi PDI-P untuk sekadar bergabung dengan Koalisi Progresif Indonesia, mengingat sikap Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang tegas dalam oposisi.
“Saya kira [paslon] itu sama dan preferensi Megawati harus didekati. Kalau bisa, partai yang paling tidak terlalu dekat dengan Koalisi Indonesia Maju tetap Nasdem atau PKB. Tapi ya kita lihat saja nanti. Sebab, persoalannya Nasdem dan PKB juga punya preferensi politik masing-masing
BBC News Indonesia mencoba menghubungi beberapa politisi Gerindra untuk artikel ini. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan.
Menurut Detik, calon sejawat, Kepala Dinas Batavia DKI, dan Wakil Ketua Dewan DKI ditetapkan KPU pada 27-29 Agustus 2024. Siapa Nama PDI Perjuangan di Pilgub Batavia?
Majalah Tempo, Minggu (11/08) memberitakan, PDI-P berniat mencalonkan Anies Baswedan di Pilkada Batavia.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dikabarkan bertemu dengan Ketua Jenderal PKB Muhaimin Iskandar dan memintanya untuk mendukung Anya di Pilkada Batavia yang diharapkan.
Politikus PDI Perjuangan Dedy Yevri Sitorus yang juga anggota DPR-RI menegaskan partainya tidak pernah membahas Pilkada DKI secara terbuka.
“Dalam diskusi senyap ya, tapi masih belum ada agenda pertemuan. Karena pilihan kita juga sangat terbatas,” ujarnya kepada BBC News Indonesia, Senin (12/08).
“Kita tahu, kemarin PKS menawarkan dua calon. Jadi sulit bagi kita untuk memikirkan satu calon lagi.”
Deddy mengaku mendengar dari partainya bahwa partai pendukung Anyi masih mempertimbangkan kepentingannya.
“Itu menyulitkan kami untuk melakukan simulasi,” ujarnya.
Di sisi lain, Ayah menilai PKS tidak menyebut nama Anies dan dengan batas waktu yang ditentukan konstitusi, Anies tidak ambil bagian dalam pertandingan tersebut.
“Kami sudah jelaskan sejak lama bahwa Anies tidak akan maju karena ada yang ingin memajukan Anies,” ujarnya.
Deddy mengatakan, batas waktu partainya untuk mengusung pasangan calon adalah 29 Agustus, sesuai pemberitahuan yang dilayangkan KPU Batavia.
“Kalau kita bisa maju sendiri, kita pasti maju. Jawabannya adalah kita tidak punya cukup tempat,” ujarnya.
PDI-P menduduki peringkat kedua pada pemilu parlemen Batavia 2024 dengan meraih 15 dari 106 kursi DPRD Batavia.