TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Partai Golkar dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran untuk program makan siang gratis tersebut.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemda DKI akan menganalisis terlebih dahulu ketersediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan mendiskusikannya dengan DPRD DKI.
“Ya kita lihat posisi APBD, nanti dibahas di DPRD,” ujarnya, Kamis (15/8/2024).
Selama masa uji coba, kata Heru, program makan siang gratis ini akan dikelola dari dana operasional gubernur.
Selain itu, mantan Wali Kota Jakarta Utara ini juga meminta perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) turut mensukseskan uji coba tersebut melalui dana CSR.
“Sebagai percontohan, saya dulu pakai operasi gubernur (dana). Setelah itu, teman-teman BUMD karena alasan masing-masing ingin memberikan kembali melalui CSR,” ujarnya.
Rencananya, uji coba program makan siang gratis tersebut akan dimulai di Jakarta pada minggu depan.
Makan siang gratis ini merupakan program populer Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka saat kampanye Pilpres 2024.
Saat ini, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka terus melakukan sosialisasi dan uji coba program makan siang gratis tersebut di berbagai wilayah Indonesia.
Sebelumnya, Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta meminta Penjabat Gubernur (Pj) DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera mengalokasikan anggaran makanan bergizi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024.
Program tersebut kini mulai diuji coba oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Sayap Partai Golkar mendesak Pemda DKI menambah anggaran program pangan gratis bergizi sesuai rencana pemerintah pusat yang sudah teruji, kata Ketua Umum Golkar Basri Baco dalam keterangannya, Kamis. (09/08/2024). )
Baco menambahkan, program ini perlu diprioritaskan untuk menangani munculnya penyakit diabetes dan gagal ginjal pada anak yang marak belakangan ini.
“Program ini juga sebagai upaya mengurangi semakin banyaknya anak yang menderita penyakit ginjal akibat kebiasaan makan dan minum yang buruk,” ujarnya.
Ia pun mengaku khawatir dengan munculnya hal tersebut, apalagi tersebar di media sosial anak-anak yang menjalani cuci darah di RS Cipto Mangunkusumo.
Hal tersebut dibenarkan RSCM yang menyebutkan saat ini ada sekitar 60 anak yang menjalani cuci darah secara rutin.
Baco mengatakan Pemda DKI harus segera mengambil tindakan untuk mencegah meluasnya fenomena tersebut.
Peristiwa ‘anak-anak’ menderita diabetes dan gagal ginjal akibat pola hidup yang tidak tepat tentu menjadi tugas besar bagi kita semua, kata Baco.
“Hal ini perlu kita cegah, jangan sampai anak-anak menjadi korban,” imbuhnya.
Selain meminta Pemda DKI mengalokasikan anggaran dan segera melaksanakan program pangan gratis bergizi, Golkar juga meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) meningkatkan kecepatan pendidikan orang tua.
Kelompok Partai Golkar mendorong Pemda DKI untuk segera mempertimbangkan kerjasama dengan rumah sakit dan puskesmas untuk layanan konseling gratis dan program edukasi bagi orang tua tentang pencegahan diabetes dan penyakit ginjal, ujarnya.
Bersama Golkar, PSI juga meminta Heru Budi segera mengalokasikan anggaran untuk mengelola program makan siang gratis tersebut.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Bidang PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana yang mengatakan program ini penting dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi anak usia sekolah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi anak usia sekolah. dapat berdampak positif pada kesehatan dan kinerja belajar Anda.
Sekadar informasi, Pemda DKI mulai menguji coba program makan siang gratis dengan dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Namun William meminta Heru segera mengalokasikan anggaran APBD Perubahan 2024 dan APBD 2025 agar program ini bisa berjalan berkelanjutan.
“Kami meminta agar program gizi ini tidak sekedar tes saja, tapi dianggarkan secara berkesinambungan dalam APBD, agar bisa menjangkau lebih banyak anak di Jakarta,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (8/12/2024).
Politisi muda PSI itu juga menyarankan agar pelaksanaan program ini diperkuat dengan meningkatkan anggaran melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Menurutnya, hal ini diperlukan agar program pangan gratis bergizi dapat berjalan tanpa kendala finansial dan tetap memberikan manfaat yang besar bagi siswa.
Selain itu, Asisten Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep juga meminta Pemda DKI melibatkan usaha besar di sekolah dalam penyediaan makanan bergizi.
Guna menjaga kualitas gizi yang diberikan, kepesertaan UMKM tetap harus dalam pengawasan ketat oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta.
“Memberikan pangan yang teruji nilai gizinya kepada pengusaha lokal tidak hanya membantu meningkatkan kualitas asupan gizi anak, tetapi juga berkontribusi terhadap perekonomian seluruh sekolah,” ujarnya.
William juga menegaskan komitmen PSI untuk terus mengelola program ini dan memastikan seluruh anak di Jakarta mendapatkan makanan bergizi cukup, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui partisipasi UMKM.
Pengarang : Dionisio Arya Bima Suci
Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Didesak Golkar dan PSI Alokasikan Anggaran untuk Program Pangan Gratis, Heru Budi: Lihat Postur APBD