Dilansir reporter Tribunnews.com Aisyah Nursyamsi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah membuka pendaftaran tahap pertama Program Pelatihan Dokter Spesialis (PPDS) sebagai Penyelenggara Utama di Rumah Sakit (RSPPU) yang dilaksanakan mulai 12 Agustus hingga 8 September . 2024
Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan, drg. Dijelaskan Ariyanti Anaya, program PPDS diprioritaskan pada daerah yang kebutuhan dan sebaran dokter spesialisnya kurang.
Dan terdapat kekurangan dokter spesialis di hampir setiap provinsi.
Kesenjangan ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diisi.
Saat ini, 67 persen peserta PPDS berasal dari Pulau Jawa dan Bali.
Sedangkan Kalimantan hanya 2 persen dan Indonesia bagian timur hanya 1 persen.
Pusat pelatihan PPDS perguruan tinggi sebagian besar juga berlokasi di Pulau Jawa dan Bali, bahkan 52 persen.
Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk meningkatkan ketersediaan dokter spesialis di daerah adalah Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).
Namun kenyataannya, setiap tahunnya, hanya sekitar 16 persen lulusan dokter spesialis yang secara sukarela mengikuti program ini.
Hal ini menunjukkan minat dokter spesialis untuk bekerja di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) masih rendah.
Selain itu, belum adanya program yang menghubungkan komitmen dokter spesialis dengan pengabdian di DTPK menjadi kendala tersendiri.
“Karena kita tidak punya WKS (wajib kerja dokter spesialis) dan dilakukan secara sukarela, PPDS yang kita punya, hanya 10-20 persen yang mau ke daerah,” kata Dr Ariyanti.
Negara juga memiliki beasiswa untuk perguruan tinggi kedokteran.
Namun kuota DTPK daerah tidak banyak karena harus bersaing dengan anak kota.
“Sedangkan anak-anak di kota ini karena beasiswa akan pergi ke daerah yang tidak ada dokter spesialisnya. Tapi karena tidak ada, begitu masa tugasnya selesai, dia akan pergi. melayani di sana,” lanjutnya.
“Alokasinya tidak signifikan untuk mengatasi kekosongan yang ada. Malah pemerintah sedang memperbaiki seluruh fasilitas di RSUD,” imbuhnya.
Oleh karena itu, PPDS RSPPU diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut.
Program ini memprioritaskan anak-anak di daerah yang belum memiliki dokter spesialis.
“Setelah itu mereka akan bersekolah dan langsung diangkat menjadi tenaga rumah sakit dan juga mendapat fasilitas menjadi PNS,” jelas Dr. Ariyanti.
Dr. Ade, pada putaran pertama (batch 1) terdapat 6 program studi di 6 RSPPU dengan jumlah peserta per semester sebanyak 52 orang, yaitu:
1. 10 orang per semester, program studi spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Jakarta.
2. 10 orang per semester, Program Studi Ortopedi dan Traumatologi Spesialis RSO Prof.Dr. R.Soeharso, Surakarta.
3. 10 orang per semester, Program Studi Spesialis Neurologi RS Pusat Otak Nasional Jakarta.
4. 8 orang per semester, Program Studi Spesialis Kesehatan Mata RS Mata Cicendo Bandung.
5. 8 orang per semester, program studi spesialis kesehatan anak di RSAB Harapan Kita, Jakarta.
6. 6 orang per semester, program studi spesialis onkologi radiasi RS Kanker Dharmais Jakarta.
Program ini terbuka bagi seluruh lulusan Kedokteran Umum, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN, serta mengutamakan putra daerah.
Calon residen pelatihan RSPPU yang lulus akan menikmati banyak manfaat.
Salah satunya adalah tidak perlu membayar uang sekolah alias gratis. Pendaftaran PPDS berbasis rumah sakit dapat dilakukan secara online melalui https://ppds.kemkes.go.id/.