TRIBUNNEWS.COM – Ketua Majelis Umum (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perang (PDIP) pemenang pemilu Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengungkapkan rasa terima kasih Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada masyarakat Indonesia.
Menurut Deddy, pemerintahan Jokowi lebih buruk dari hukum pada masa Orde Baru (Orba).
Jujur saja, lima tahun pemerintahan hukum dan demokrasi Jokowi lebih baik dibandingkan 32 tahun Orde Baru, kata Deddy, Jumat (2/8/2024).
Deddy pun mempertanyakan kesungguhan Jokowi meminta maaf kepada negara.
Katanya, apa yang dicanangkan Jokowi hanyalah tindakan mencari cinta.
“Entah dia ikhlas atau tidak saat ini, mungkin dia sedang berusaha mencari cinta, bukannya meminta maaf,” ucapnya.
Menurut Deddy, sisa waktu jabatannya bisa dimanfaatkan Jokowi untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi saat ini.
“Gunakan waktu yang tersisa untuk membenahi kehancuran seluruh institusi yang terkait dengan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan pemerataan keadilan dan kesejahteraan. Jangan bicara begitu saja,” kata Deddy.
Ia mengatakan, masyarakat akan lebih menerima permintaan maaf Jokowi jika dilakukan tindakan perbaikan, seperti upaya hukum.
“Kalau tindakan itu selesai, baru kita tahu, kita yakin dia benar-benar bisa meminta maaf kepada rakyat,” kata PKS.
Selain PDIP, kelompok lain juga memuji permintaan maaf Jokowi, seperti Partai Hak Asasi Manusia (PKS).
DPP PKS, Mardani Ali Sera membagikan jawaban tersebut kepada media, Jumat (2/8/2024).
Ide Mardani bukan sekadar meminta maaf, tapi juga harus memperbaiki kesalahannya dalam waktu 10 tahun saat menjadi calon pemimpin berikutnya.
“Alangkah baiknya jika Jokowi mempublikasikan catatan 10 tahun kegagalannya untuk melakukan perubahan,” kata Mardani.
Menurut Mardani, hal ini patut dilakukan karena meski tingkat kesejahteraan masyarakat tinggi, namun masih terdapat permasalahan kemanusiaan yang belum terselesaikan.
“Pemimpin yang baik mudah menghargai rakyatnya, meski kualitas rakyatnya tinggi, masih banyak orang yang tidak terlibat dalam pekerjaannya,” ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi meminta maaf kepada masyarakat saat berbicara pada upacara bersama peringatan dan penyambutan HUT ke-79 Republik Indonesia (RI) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/8/2024).
Jokowi meminta maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan selama menjabat.
Selain itu, ia juga menyatakan belum siap memenuhi harapan seluruh negaranya selama menjadi pemimpin negara.
“Dengan jujur dan rendah hati, katakanlah Profesor K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kegagalannya saat ini, apalagi perintah Presiden RI dan Wakil Presiden dipenuhi Pemerintah Indonesia, kata Jokowi.
“Dan harapan semua pihak tidak bisa kita penuhi. Saya tidak sempurna, saya hanya manusia, kesempurnaan hanya milik Allah SWT,” tutupnya.
(mg/Pradita Aprilia Eka Rahmawati) (Tribunnews/Fersianus Waku) Penulis adalah mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS)