KSAD Bicara Usulan Penghapusan Larangan Prajurit Terlibat Bisnis Dalam Wacana Revisi UU TNI

Laporan reporter Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak angkat bicara soal permintaan penghapusan larangan prajurit terlibat dalam pidato bisnis dalam pengujian UU Nomor 34 Tahun 2024 atau UU Ketenagakerjaan saat ini. TNI. menjadi bahan perdebatan publik.

Menurut Maruli, alasan TNI tidak ikut berbisnis juga sama dengan alasan TNI tidak ikut berpolitik efektif, yakni soal penggunaan kekuasaan.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri acara penyambutan Perwira Remaja TNI AD Abituren Akmil TA 2024 di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat pada Selasa (16/7/2024).

“Tentu saja sama dengan pemilu, militer harus keluar dulu agar tidak menggunakan kekuasaannya, jadi kalau kita berbisnis, apa kata katanya, kalau misalnya toko dibuka, apa pekerjaannya? ?” . Benar? Misalnya jual beli sepeda motor atau apalah, ya. Kalau belinya sewajarnya, tidak dipakai. Jadi bisnis ya bisnis, ujarnya.

“Yang tidak boleh adalah saya tiba-tiba mengambil alih kekuasaan, itu tidak boleh, dan saya juga berpikir di era demokrasi ini tidak ada kekuasaan yang bisa digunakan, sekarang militer takut dengan media. Takut pada TikTok, itu saja. menakutkan “Tentara dilatih untuk menembak, dan TikTok sekarang takut. Itulah kebenaran yang terjadi,” lanjutnya.

Mereka juga mengajak kita mengkaji kembali potensi penyalahgunaan kekuatan bisnis, mulai dari kualitas tenaga kerja hingga tingkat pendidikan.

Oleh karena itu, menurutnya, tidak masalah jika prajurit mau berbisnis asalkan bisnisnya sah.

“Jadi tidak masalah kalau saya mau berbisnis. Kalau saya mau jualan seperti ini, sebagai pengacara, apa salahnya? Karena batas-batas usahanya sulit. Kalau kita jual tembakau sampingan karena kita tidak melakukan ‘ Kami tidak punya cukup uang, itu sah.

“Kalau medianya tidak masuk dan harus beli rokok saya. Nah itu tidak boleh ke teman-teman, terbitan sepuluh tahun bisa dikirim lagi,” lanjutnya.

Ia pun menceritakan apa yang dialaminya semasa menjabat Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Usai menjadi KSAD, ia mengaku masih grogi.

Untuk itu, ia selalu berpesan kepada para karyawannya, baik pengemudi maupun pengendara sepeda motor, untuk tetap waspada dalam menjalankan tugasnya.

“Apakah menurut Anda saya memiliki keberanian untuk menjadi Panglima Angkatan Darat? Saya sangat takut sekarang menjadi Panglima Angkatan Darat. Saya pikir itu adalah hal yang luar biasa untuk bisa melakukan apa pun. Dalam perjalanan. Saya sudah marah sama sopirnya, hati-hati,” ujarnya.

Terkait pembicaraan kebangkitan Orde Baru melalui revisi UU TNI, ia mengaku mendukung masyarakat untuk belajar sejarah.

Namun menurutnya, saat ini zaman sudah berbeda.

Menurutnya, pembicaraan kebangkitan Orde Baru jauh dari apa yang terjadi sekarang.

Baginya, New Deal sudah tidak ada lagi.

“Orde Baru itu jauh sekali. Ini yang generasi sekarang belum tahu tentang Orde Baru. Ayahnya banyak yang mungkin lahir setelah Orde Baru. Masih ada hari libur lain, ini yang termuda. Ada 98 leings..tidak ada orde baru, yang ada hanyalah anak,” ujarnya.

“Kita masih ngomong soal Orde Baru. Begitulah. Belajar sejarah yang baik itu bagus, dan saya juga mendukungnya,” lanjutnya.

Belakangan ini juga muncul pembicaraan mengenai kembalinya dua misi ABRI, terutama terkait peningkatan pengerahan prajurit aktif TNI ke kementerian dan lembaga penegak hukum TNI.

Ia mengaku tidak melihat duplikat peran ABRI pada masa Orde Baru.

“Beda, itu pekerjaan ganda. Jadi begini, saya pribadi tidak merasakan dua pekerjaan. Saya lulus tahun 1992, itu terakhir kali, saya tidak mengerti, mereka masih satu-satunya pemimpin yang menjadi Danton, katanya. katanya.

“Jadi menurut saya, bagi orang-orang yang berpegang pada masa lalu, sejarah adalah tempat untuk belajar, tapi mari kita berpikir sesekali untuk mempelajari sejarah,” ujarnya.

Menurut dia, penempatan prajurit TNI yang bekerja di instansi pemerintah terus mengikuti proses seleksi sebaik mungkin.

Ia mengatakan, dalam perkembangannya selama ini, banyak juga prajurit TNI yang mengenyam pendidikan.

Maruli mencontohkan dirinya, seorang mahasiswa Magister Pembangunan Ekonomi di Amerika Serikat.

Diakuinya, ilmu yang didapatnya dimanfaatkan dalam dunia militer, khususnya terkait dengan ide pembersihan tanah dan pengairan sawah.

Pak Maruli juga menyampaikan bahwa rekan-rekannya banyak yang mempunyai studi di bidang keuangan, hukum, dan lainnya.

“Maaf kalau saya bilang begitu, apakah Menkes itu dokter? Memang Manajemen, Kepemimpinan itu penting, perlu juga dijelaskan kepada orang lain yang bekerja sama dengan kita, kita ingin membangun, kita punya keyakinan. untuk berkarya demi negara dan bangsa, kita punya kemampuan, sayang banget,” ujarnya.

“Teman-teman tentara melakukan tur, tur ke daerah, akhirnya paham, dan berapa banyak orang yang mengerti dari Sabang sampai Merauke, tentara di sana banyak,” lanjutnya.

Oleh karena itu, menurutnya, bisnis militer tidak harus selalu berupa perang.

Ia juga mencontohkan keterlibatan TNI dalam menyelesaikan krisis Covid-19 dan permasalahan pertanian.

“Yah, event ini bisa digunakan, tidak perlu membuat Orde baru lagi. Kenapa kita terus memikirkan hal itu?” katanya.

“Sekarang masyarakat berpikir seperti ini, mohon maaf, jangan berpikir lagi, sekarang persoalan masa depan adalah belajar dari masa lalu, itu bagus, tapi yang saya bicarakan adalah untuk generasi sekarang. Orde Baru , hanya itu sejarah yang saya tahu,” kata Maruli.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *