Reporter Tribunnews.com Danang Triatmojo melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tenaga Ahli Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Prof Siti Ruhaini Dzuhayatin mengatakan moderasi beragama didirikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna memperkuat tujuan diplomasi Indonesia.
Hal itu diungkapkan Siti pada konferensi pers Konferensi Internasional Pendidikan Keagamaan Transkultural (LKLB) pada Jumat (5/7/2024) di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.
Sekadar informasi, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) bersama Institut Leimena mendukung Konferensi Internasional LKLB 10-11 Juli 2024.
Forum ini akan membahas upaya penguatan kerja sama antaragama dalam menghadapi berbagai tantangan dunia saat ini.
Moderasi beragama memang merupakan inisiatif langsung dari Presiden karena kita perlu memperkuat diplomasi Indonesia, kata Siti.
Anggota Institut Leimena ini mengatakan, masyarakat Indonesia sebenarnya adalah masyarakat yang moderat. Moderasi, lanjutnya, terjadi secara alami, atau merupakan rahmat Tuhan.
Keunggulan tersebut, lanjutnya, dapat menjadi keunggulan Indonesia dalam menjalin kerja sama dengan negara lain.
“Sebenarnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang moderat, sifatnya bisa dikatakan berkah dari Tuhan,” ujarnya.
Tema konferensi internasional ini adalah “Kerjasama Multireligius dalam Masyarakat Inklusif”.
Forum ini merupakan wadah bagi para pemeluk agama dan keyakinan yang berbeda untuk saling belajar dan bekerja sama dengan tetap menghargai perbedaan untuk mengatasi permasalahan yang menjadi kepentingan bersama.
Selama dua hari pelaksanaan, Konferensi Internasional LKLB dihadiri oleh 50 pembicara dari berbagai negara, yang menyelesaikan 5 keynote panel dalam format hybrid dan 10 breakout session.
Sekitar 200 peserta diundang, termasuk pejabat pemerintah dalam dan luar negeri, duta besar negara sahabat, bahkan akademisi.