Koresponden Tribunnews.com Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, Jakarta – Analis politik Dedi Kurnia Syah mengikuti konflik PBNU dan PKB.
Disarankan agar PBNU membentuk partai politik baru.
Ia menilai upaya membentuk partai politik baru merupakan langkah tepat bagi PBNU.
Diketahui, PBNU telah membentuk panitia khusus (pansus) terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Organisasi ini merupakan upaya PBNU untuk membuka hubungan alamiahnya dengan PKB.
“Saya kira upaya PBNU untuk mengambil alih PKB tidak akan berhasil. Tapi mereka bisa mempermalukan diri mereka sendiri, organisasi NU, termasuk pimpinannya, dengan berpura-pura berhak mengambil alih PKB,” kata Dedi, Minggu (April 2024). ).
Dia mengatakan, PBNU tidak berhak mengambil alih PKB. Sebab, belum ada kerangka hukum dan peraturan untuk mengambil alih PKB.
Cara terbaik, menurutnya, akan disegani banyak orang. PBNU membentuk organisasi baru atau membentuk partai politik baru.
“Seperti yang akan dijelaskan di akhir AD/ART, kelompok ini terintegrasi sebagai inti Aliansi Nasional,” jelasnya.
Namun Dedi mengatakan, jika membuat partai baru, maka tetap independen seperti PKR saat ini.
“Dalam AD/ART tidak ada kaitannya secara utuh dengan NU atau PBNU. Mungkin ke depan Anda akan mengira ditinggalkan, meski bukan ditinggalkan, tapi berbeda,” jelasnya.
Kepada Kompas.com, Saifullah Yusuf, Sekretaris Jenderal Nahdlatul Ulama (PBNU) yang membidangi Kepresidenan, mengungkapkan, PBNU berniat membentuk lima kelompok atau panitia khusus (pansus) terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). .
Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengatakan PBNU membentuk kelompok itu untuk memperpanjang sejarahnya sekaligus mengembalikan PKB kepada pemiliknya, PBNU.
“PBNU sedang melakukan perundingan. Kalau perlu segera dibentuk kelompok beranggotakan lima orang. Langkah itu diambil setelah melihat omongan elite PKB yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada tanda-tanda mereka akan lepas dari sejarah berdirinya PKB,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26 Juli 2024).
Dijelaskannya, kelompok beranggotakan lima orang yang dibentuk ini serupa dengan yang dibentuk PBNU saat membentuk PKB pada awal revolusi.
Gus Ipul mengatakan, kelompok itu akan dibentuk segera setelah mendapat persetujuan dari Rais Aam KH Miftachul Ahyar dan Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf.
Gus Ypres berkata: “Kami akan mengundang seluruh warga negara dan pendukung Aliansi Nasional untuk bergabung dengan kami dan meminta pendapat mereka mengenai masalah ini.”
Menurutnya, sebagian besar pernyataan PKK kini bertentangan dengan “Fatsan” PKK saat didirikan.
Bahkan, ia menuding para pakar PKK berupaya serius untuk menjauhkan PKK dari Aliansi Nasional. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya (kiri) dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (kanan) saat konflik PBNU-PKB. Hubungan PKB-PBNU kian memanas. (Kolase dari Tribunnews.com)
Hubungan Pengurus Besar Persatuan Ulama (PBNU) dan pakar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali memanas.
Hubungan panas dingin keduanya bermula saat PBNU berencana membentuk kelompok kelima atau panitia khusus (pansus) untuk memulihkan PKB.
PBNU menilai PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin telah meninggalkan sejarah partai.
Selain itu, PBNU juga menganggap dirinya sebagai pemilik sah PKB.
Sebelumnya, PKB dibawah Cak Imin dan PBNU dibawah KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya beberapa kali saling berhadapan.
Apalagi saat PKB menggunakan Mars Abad 1 NU.
Saat itu, PBNU kecewa karena perjalanan tersebut hanya untuk kepentingan politik PKB jelang pemilu 2024.
Selain itu, jelang pemilu 2024, Gus Yahya juga mengatakan PKB bukanlah partai yang mewakili NU.
Soal PBNU dan PKB meluas hingga persoalan Panitia Khusus DPR RI Soal Penyelenggaraan Ibadah Haji (Pansus) 2024.
Gus Yahya mengecam keras pembentukan panitia khusus penyelidikan haji.
Ia menduga terbentuknya panitia khusus penyidikan haji karena masalah pribadi antara Chai Min dan dirinya.
Selain itu, Gus Yahya curiga Pansus Penyelidikan Haji menyasar kakaknya, Menteri Agama (Mena) Yagut Jolir Kumas.
Mungkin karena menterinya adik saya. Misalnya ini yang jadi masalah. Mungkin karena dia memang anggota PBNU, presiden pada umumnya, yang tidak cocok kalau saya menteri dari adik saya. memikirkan alasannya. , Begini,” kata Gus Yahya, Minggu (28 Juli 2024) lalu.
Gus Yahya menilai tidak ada masalah dalam penyelenggaraan haji 2024.
Oleh karena itu, dia menilai tidak cukup alasan untuk membentuk panitia khusus peninjauan haji di DPR RI.
“Kita juga ada jamaah yang menunaikan haji, banyak yang bisa bertanya, kalau perlu bisa melakukan penelitian. Tentu saja menurut saya tidak ada.”
Oleh karena itu Gus Yahya menilai awal terbentuknya pansus soal haji bersifat politis. Sebab, dibentuk pansus pada masa PBNU berupaya memulihkan PKB. PKB membantah tudingan Gus Yahya
Panitia DPR RI beranggotakan delapan orang yang dipimpin Maman Imanulhaq langsung membantah dugaan Gus Yahya.
Maman mengatakan, pemberlakuan hak minta haji hanya untuk memperbaiki pengelolaan haji.
PBNU juga diminta tidak ikut campur dalam politik yang sedang berlangsung di Republik Demokratik Rakyat Korea.
Soal Pansus Haji 2024 itu urusan DPR dan pemerintah, dan ini Kementerian Agama, kata Mamman dalam keterangannya, Senin (29 Juli 2024).
“Pansus Haji bersifat formal, resmi, dan legal. Tidak ada kaitannya dengan perseorangan atau PBNU,” imbuhnya.
Maman juga melihat dibentuknya panitia khusus penyelidikan haji 2024 untuk menjamin pelayanan haji yang lebih baik di masa depan.
Ia menilai PBNU patut mensyukuri adanya panitia penelitian khusus ini karena masyarakat NU akan mendapatkan layanan haji yang lebih baik ke depannya. PKB: Masa jabatan PBNU dan Gus Yahya selalu meresahkan
Sementara itu, Wakil Ketua (Waketum) PKB Jazilul Fawaid mengatakan, PBNU kerap mengganggu dan merugikan partai Gus Yahya semasa menjabat.
Padahal, menurutnya, PKR menghormati UP dan menjauhkan diri dari segala politik.
“Sebenarnya PKB menghormati hak PBNU untuk menjauhi segala politik. Tapi kenyataannya, misalnya Gus Yahya, Gus Ipul (Sekjen PBNU), PBNU meresahkan dan mengganggu apa yang dilakukan PKB, “Jazrul. kata, Firman dari Kompas.com, Selasa (30 Juli 2024).
Jazilul menuding PBNU tidak mengapresiasi prestasi PKB pada pemilu 2024.
Faktanya, PKB terbukti sukses dan perolehan kursi Partai Demokrat meningkat signifikan. PKK meraih 68 kursi di Partai Demokrat, naik dari sebelumnya 58 kursi.
Oleh karena itu, Jazrul menegaskan, permasalahannya ada pada pelari PBNU saat ini, bukan pada perusahaan.
Karena hubungan budaya antara sistem PKB dan budaya NU di bawah tempat ini berhasil. Jadi menghina suara nahdliyin yang memilih PKB, kata Jazilul.