TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya dalam setahun terakhir.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut mengalami penurunan sebesar 0,30 persen, yaitu dari 10,77 persen pada Maret 2023 menjadi 10,47 persen pada Maret 2024.
Saya mengapresiasi upaya para pemangku kepentingan dan instansi terkait dalam menurunkan angka kemiskinan,” kata Nana Sujana, Pj Gubernur Jateng, di kantor BPS Jateng, Juli 1 Agustus 2024.
Hingga Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah tercatat sebanyak 3,70 juta jiwa. Jumlah tersebut menurun 87,20 ribu orang dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 3,79 juta orang.
Berdasarkan tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di perdesaan berkurang 101,02 ribu orang, yaitu dari 1,97 juta orang menjadi 1,87 juta orang. Pada saat yang sama, jumlah penduduk perkotaan meningkat dari 1,83 juta menjadi 1,82 juta.
Proporsi penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,53 persen, dari 11,87 persen menjadi 11,34 persen. Sedangkan di perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,07 persen dari 9,78 persen menjadi 9,71 persen.
Nana menjelaskan upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Namun, harus ada kerja sama antara pemerintah, swasta, dan lembaga sosial. Pun dengan instansi terkait seperti BPS, Bank Indonesia, Bulog dan lain-lain.
“Saya meminta Anda mengupayakan program yang efektif dalam pengentasan kemiskinan dan inovasi,” jelasnya.
Nana mengatakan beberapa upaya yang perlu diperkuat adalah menjaga stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi positif, dan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, khususnya masyarakat miskin ekstrem.
“Harusnya dilakukan dengan tujuan yang benar, jangan sampai salah sasaran. Kita juga perlu rajin memantau perkembangan dan turun ke lapangan menunggu perubahan ekstrem yang berdampak pada kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Dadang Hardiwan, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, mengatakan yang mengalami penurunan bukan hanya persentase angka kemiskinan, tapi juga indeks kedalaman kemiskinan.
“Ada fenomena sosial ekonomi yang berdampak pada pengentasan kemiskinan, antara lain penurunan angka pengangguran terbuka (OTR), kenaikan nilai tukar petani (TPR), perekonomian tumbuh. Kuartal I 2024 , perekonomian tumbuh sebesar 4,97 persen (dibandingkan tahun sebelumnya) dan “Inflasi mengalami penurunan setiap tahunnya sejak Maret 2024 hingga Maret 2023 (3,40 persen),” ujarnya.
Penurunan persentase penduduk miskin di Dadang juga dipengaruhi oleh intervensi kemiskinan ekstrem yang dilakukan pemerintah.
Dadang menjelaskan, angka kemiskinan sebesar 10,47% merupakan yang terendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan sebelum pandemi COVID-19, angka ini lebih tinggi dari 10,47%.
“10,47% merupakan rekor terendah,” jelasnya. (*)