Wartawan Tribunnews.com Raza Denny
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Barat berupaya melakukan reformasi organisasi sebagai tuntutan dari bawah.
Untuk itu, 16 pengurus Kadin kota/kabupaten se-Jabar menggelar rapat koordinasi internal yang hasilnya mendorong segera dilaksanakannya musyawarah darurat provinsi di lingkungan Kadin Jabar pada 21 Agustus 2024 di lantai 24 Jakarta. Kastil Gadin.
Hal ini dilakukan karena masa jabatan kepemimpinan Kadin Provinsi Jawa Barat telah berakhir pada 7 Februari 2024, dan banyak permasalahan yang timbul karena kurangnya perhatian para pengurus Kadin Provinsi di Kadin Kabupaten dan Kota Jabar, ujarnya. ” kata Ketua Kadin Karawang Fazluddin Damanhari kepada wartawan, Minggu (4/8/2024).
Menyikapi situasi politik pilkada di Jawa Barat yang semakin meningkat, Pemkab Karawang menegaskan, tuntutan diadakannya Musyawarah Provinsi (Muspro) Kadin atau Musyawarah Provinsi Darurat (Musprovlub) tidak ada kaitannya dengan politik.
“Kami tidak turun ke arena politik karena itu bukan domain kami, hanya untuk memperkuat organisasi, bahkan Kadin Indonesia langsung mengeluarkan surat untuk melaksanakan Musprov Nah Kadin Jabar abaikan saja,” jelasnya.
Dengan hadirnya Musprovlub, Kadin Jabar diharapkan dapat menciptakan lingkungan usaha yang nyaman sekaligus memberikan kepercayaan kepada para pelaku usaha, khususnya dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi ke depan
“Kalau tidak segera rapatkan barisan maka perekonomian kita akan semakin terpuruk. Siapa pun yang memimpin, kita berharap mempunyai jaringan yang baik dan kita bisa membaca situasi dan Jabar bisa cepat mengambil keputusan demi perekonomian yang lebih baik,” pungkas Fazluddin. . .