TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bareskrim Polri melayangkan surat panggilan kepada Kepala Biro Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, untuk menjelaskan nomor berinisial T yang disebut-sebut mengatur perjudian online hari ini, Senin (29 Juli). .
Jenderal Polisi Sigit Listyo Prabowo, Komisaris Polisi Kerajaan Thailand Penarikan kembali Benny oleh Bareskrim diharapkan dapat mempercepat pengungkapan kasus perjudian online di Indonesia.
“Untuk memperjelas dan membantu mempercepat penangkapan kami. Kami minta Pak Benny Ramdani ikut juga,” kata Sikit usai menghadiri acara penutupan Piala Kapolri di Jakarta. Pada Sabtu (27/7/2024)
Menanggapi pernyataan Kompol Benny mengaku sudah mendapat undangan dari Baresgrim.
Namun, dia menjelaskan, surat yang dikirimkan bukanlah somasi. Tapi ini adalah ajakan untuk mengklarifikasi.
“Ini bukan tentang menelepon jika Anda diundang. Namun hal itu untuk memperjelas ajakan tersebut. Surat undangannya saya terima tadi malam,” kata Benny saat dihubungi, Sabtu (27/6/2024).
Benny pun memastikan akan menghormati undangan tersebut dan akan datang besok, Senin (29/7/2024) sekitar pukul 10.00 WIB.
“Silakan datang, mohon penjelasan ketidakhadirannya,” ujarnya.
Benny mengatakan, informasi dasar tentang T akan ia sampaikan saat bertemu dengan pejabat pemerintah. termasuk Presiden Jokowi
“Iya itu bukan urusan saya kan (kata Rup T) Saya akan informasikan kepada Presiden tentang kejadian yang terjadi di Gedung Negara. Wakil Presiden Kapolri, menteri besar, lembaga, oke,” kata Benny di awal klarifikasi.
Benny Rhamdani mengklarifikasi klaimnya bahwa ada seseorang berinisial T yang disebut-sebut menguasai bisnis perjudian online.
Karena sesuai dengan apa yang dia katakan Banyak orang salah mengartikan kata-katanya. Hal ini menyebabkan informasi yang menyesatkan.
Padahal, Benny awalnya fokus membahas penempatan kerja ilegal di Kamboja. Posisi ini melibatkan bekerja dalam perjudian online dan penipuan.
Hal itu disampaikan Benny saat bercerita tentang posisinya terhadap pekerja imigran ilegal yang terlibat perjudian online di Kamboja. Dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan beberapa pejabat senior pada Agustus 2023.
Ia kemudian mengatakan, untuk mencegah instalasi ilegal di Kamboja, perlu dilakukan penangkapan terhadap tersangka operator bisnis perjudian online berinisial T.
“Waktu itu saya bilang mudah saja menghindari penggunaan ilegal di Kamboja. Ya, penangkapan saja, proses hukum. Inisial T benar. Inisial T diduga menguasai bisnis perjudian online,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu (6/2). 27/2024)
Namun dalam beberapa pemberitaan, Benny menyebut telah menghilangkan ucapannya. dan fokus pada perjudian online saja
“Di mana penipuannya? fokus saya perhatian ku Melibatkan posisi ilegal di Kamboja Posisi ilegal di Kamboja melibatkan pekerjaan dalam perjudian online dan penipuan online,” kata Benny.
“Itulah yang hilang dalam beberapa laporan. Mengapa semua orang fokus pada perjudian online?” lanjutnya.
Benny mengatakan kesalahpahaman ini muncul karena semua orang terfokus pada kelompok kerja perjudian online yang dibentuk oleh Indonesia.
Ia pun menegaskan, masalah perjudian online ini bukan tugasnya. Belum lagi mengungkap oknum dibalik kasus perjudian online tersebut.
“Jika pekerjaan saya tidak melibatkan perjudian online, Saya akan bertanggung jawab terhadap pekerja migran Indonesia. Terutama dalam memerangi organisasi perekrutan ilegal.”
“Bekerja untuk membantu anak-anak negara tersebut agar tidak dijual ke negara tuan rumah Termasuk Kamboja Itu adalah tugas saya,” katanya.
Benny sebelumnya menyebut ada seseorang berinisial T yang menguasai bisnis perjudian online (Judol) Tanah Air.
Bahkan, Benny menyebut si T merupakan sosok yang kebal hukum dan sulit dirasakan oleh penegak hukum.
“Orang itu adalah orang yang selama Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Mungkin tidak bisa menyentuh hukum Saya mohon maaf dengan hormat,” kata Benny, Kamis (25/7/2025).
“Saya hanya perlu mengucapkan T pertama. Saya tidak perlu menyebutkan yang kedua. (surat pertama) dan saya bicarakan di depan presiden,” kata Benny.
Bisa ditanyakan ke Menko Polhukam saat itu, Pak Mahfud MD. Presiden kaget, Kapolri kaget, ada heboh besar di rapat terbatas saat itu, lanjutnya.
Terkait hal tersebut, Benny berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas dalam menangani perdagangan manusia, termasuk perjudian online.
“Sudah waktunya bagi negara untuk mengambil tindakan serius. “Tidak hanya akan menyeret perantara dan kaki tangan. Namun hal ini juga dapat mempunyai implikasi hukum bagi pedagang grosir. yang kami kategorikan pidana,” kata Benny.
“Mereka adalah penjual anak negara yang mengeksploitasi dan terlibat dalam bisnis perdagangan manusia ilegal,” tutupnya (*)