Prabowo Minta BPK Ketat Awasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, DPR: Mampu Atasi Kemiskinan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR Irwan Fecho mendukung langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memantau laporan keuangan pemerintah pusat.

Pernyataan Pak Prabowo tentang pentingnya peran BPK merupakan wujud konsistensi dan komitmennya selama 5 tahun ke depan. Menjadikan BPK sebagai pilar kontrol ketat terhadap penggunaan dana masyarakat, kata Irwan, Selasa (9/9/2021). 7). . /2024).

Irvan melihat, Prabowo sudah lama tidak suka membeberkan informasi keuangan negara dan ingin menghitung uang rakyat.

“Ini yang diharapkan masyarakat saat ini. Kita harus dukung,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Irvan, ketatnya kontrol terhadap uang rakyat akan berdampak pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang diusung Prabowo.

“Dia mampu menyelesaikan masalah kemiskinan di negara ini,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, Prabowo sepakat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta BPK mendukung transisi pemerintahan.

Menurut Prabovo, BPK sangat penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Insya Allah tentu ya, BPK itu penting, BPK utama kita, kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (8/7/2024).

Prabowo berharap BPK memantau secara ketat laporan keuangan pemerintah pusat. Prabowo tak ingin APBN bocor.

“Ke depan harus diwaspadai oleh IPC, kita tidak ingin ada kebocoran, uang rakyat tetap tidak dapat dipertanggungjawabkan, setiap rupee harus kita amankan, kita yakin akan bermanfaat – kemaslahatan negara dan rakyat. ,” kata Prabu.

Pada kesempatan sebelumnya, Jokowi telah meminta dukungan BPC dan seluruh elemen tanah air pada masa peralihan pemerintahan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), saat memaparkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester II Tahun 2023 (8/7/2024).

“Bapak dan Ibu yang saya hormati, saat ini kita sedang dalam masa transisi pemerintahan. Bulan Oktober 2024 saya akan digantikan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto. Untuk mendukung transisi ini pemerintah, BPK dan seluruh komponen masyarakat mendukung saya berharap. Akan dihidupkan. Bagus untuk dijalankan,” kata Jokowi.

Sekadar mengingatkan, masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober dan digantikan oleh Prabowo Subianto. Menurut Jokowi, dukungan diperlukan untuk menjaga pembangunan berkelanjutan sehingga membawa kesejahteraan bagi Indonesia.

Saya juga yakin BPK akan membantu memperbaiki ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, dengan tetap fleksibel dan selalu fokus pada hasil, kata Jokowi.

Menurut Jokowi, pemerintah saat ini dan pemerintahan mendatang akan selalu memperhatikan setiap rekomendasi BPK dengan serius. Sehingga dana masyarakat dapat digunakan secara benar, transparan dan bertanggung jawab.

Selain itu, kali ini pun Presiden menginstruksikan para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk melaksanakan dan melaksanakan rekomendasi BPK.

“Dengan demikian, pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita bisa semakin membaik dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *