Wartawan TribuneNews.com Rahmat W Nugraha melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, Jakarta – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan angkat bicara soal Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2024 tentang Ketentuan dan Ketentuan Impor yang kini menuai kontroversi.
Kontroversinya karena peraturan yang dikeluarkan Zulkifli Hassan selaku Menteri Perdagangan berdampak pada PHK massal pekerja di industri TPT.
Dalam konfirmasinya, Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan mengaku bukan dia yang memprakarsai kebijakan tersebut.
Pasalnya, saat Mendag keluar, ia sedang menghadiri APEC di Peru.
Zulkifli Hasan saat ditemui awak media di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (14/7/2024), “Saya memperluas Peraturan Perdagangan 36. Oleh karena itu, barang yang melintasi perbatasan menjadi barang perbatasan sehingga kita bisa mengimpor. dari Dapat mengendalikan.” ,
“Tapi, saat saya menghadiri APEC, saya bertikai dengan Barat karena ada pembatasan masuknya produk Indonesia sehingga mempersulit,” kata Julhas yang juga Ketua Umum PAN.
Lebih lanjut ia menyatakan, dirinya dihubungi dari Jakarta saat berada di Peru. Dia mengatakan, ada tumpukan barang di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.
Rapat di Istana dipimpin oleh Presiden, yang bertemu dengan Menteri Perindustrian, Menteri Perekonomian, dia yang mengambil keputusan, ujarnya.
Karena itu, kata dia, Peraturan Menteri Perdagangan No. 8 Tahun 2024 dirilis.
“Karena saya harus mengambil keputusan dalam rapat. Jadi permintaan mereka itu mereka, bukan saya. Permintaan saya Permendag 36,” kata Julhas.
Permendag 8 merupakan permohonan yang dipimpin oleh Presiden, diikuti oleh Menteri Perindustrian, Menteri Perekonomian, dan Menteri Keuangan, jelasnya.
Terkait hal itu, Zulkifi Hasan menegaskan, bukan dirinya yang menginisiasi menteri regulasi perdagangan. Namun, kementerian lain dipimpin oleh Presiden.
Dia menegaskan, “Saya di Peru sana. Jadi Permendag 8 itu produk mereka. Bukan produk saya. Cuma karena ekspor impor, jadi rumah saya.”
Menteri Perdagangan (Mendag) dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, DPP di Kantor PAN, Jakarta Selatan, Minggu (14/7/2024).