TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hubungan ilmuwan dan pengambil kebijakan penting untuk menghadapi tantangan global, khususnya perubahan iklim.
Konferensi Internasional Indonesia Regional Science Action (IRSA) 2024 merupakan ajang bagi para ilmuwan dan pengambil kebijakan untuk memaparkan kemajuan penelitian terkini dalam upaya mengatasi krisis iklim di Indonesia.
Konferensi Internasional IRSA 2024 juga menampilkan program SKALA, sebuah kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk mempromosikan layanan-layanan utama.
Program SKALA mendukung pelaksanaan Konferensi Internasional IRSA 2024 yang mencakup sesi serupa terkait pengelolaan keuangan publik, penggunaan data untuk tata kelola, dan pemberian layanan utama.
Dalam upaya mendorong tata kelola data di tingkat pemerintah daerah, khususnya di Maluku, diadakan diskusi yang mempertemukan berbagai pihak.
Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Maliki mengatakan, saat ini Indonesia tengah menerapkan Registrasi Sosial Ekonomi (Regosek), sebuah sistem pendataan kependudukan yang menjadi acuan untuk perbaikan. . kualitas pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.
Menurut Maliki, data yang mencakup seluruh penduduk menjadi kunci bagi pemerintah pusat, daerah, bahkan swasta untuk menjangkau seluruh negeri tanpa satu titik pun.
Penggunaan data yang akurat dan lengkap juga dapat menjadi landasan kebijakan dan membuat program yang dirancang dapat berjalan secara efisien dan efektif.
“Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memanfaatkan data secara efektif. Desentralisasi artinya tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah yang tahu apa itu data. Kita sediakan datanya, tentu harus benar, tapi itu benar. penting. Soalnya kalau pendataannya harus update, harus baru, harus akurat,” kata Maliki pada Indonesia Regional Science Action International Conference (IRSA) di Maluku, Ambon, Senin (15 /7/) 2024).
Meskipun data ini sangat berharga, Maliki mengatakan masih ada tantangan besar yang harus dihadapi.
Oleh karena itu, penting untuk bersinergi membangun data lingkungan yang memudahkan dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Jadi ini yang kita lihat, kalau Pemda sudah punya datanya, mereka bisa memperbaharui dan mendukungnya. Maliki mengatakan, “Keamanan data pribadi ini akan kita jaga, dan atur di tengah-tengah departemen dan pada akhirnya meningkatkan kemampuan pelayanan manusia untuk kembali ke pemerintah daerah,” kata Maliki.
Rektor Universitas Pattimura Fredy Leiwakabessy menekankan pentingnya data dalam mendukung pengembangan masyarakat dan penelitian di daerah.
Fredy mengatakan, data tidak hanya sebagai alat untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, namun juga sangat penting dalam rangka perbaikan tata kelola data pemerintah daerah.
Menurutnya, analisis data yang akurat akan membantu meningkatkan kualitas keputusan yang diambil pemerintah daerah. Hal ini dilanjutkan dengan data yang akurat, menjadi landasan yang kokoh untuk mengambil keputusan yang efektif dan relevan, serta memfasilitasi perencanaan yang terukur dan tepat sasaran.
“Dari segi metodologi, kita memang membutuhkan data yang akurat, reliabel, dan sesuai dengan permasalahan yang ingin kita selesaikan. Untuk itu kita perlu memiliki indikator yang jelas, variabel-variabel yang menjelaskan. Nah, itulah cara mengumpulkan data yang benar, kata Freddy.
Menurutnya, alat pendataan yang akurat dan akuntabel sangat penting.
Fredy juga mengemukakan bahwa dalam pengalaman akademis dan praktisnya, data memiliki tiga aspek penting: analisis, interpretasi, dan eksploitasi.
“Pentingnya data terletak pada kemampuannya dalam mengidentifikasi dan menjelaskan permasalahan kritis, serta memanfaatkan kemungkinan-kemungkinan yang dikandungnya. Dalam konteks pembangunan perkotaan, peran data sangat penting dalam menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang sedang dihadapi. ,” dia menambahkan. Freddy.
Saat ini, Astrid Kartika, Pimpinan Unit Desentralisasi dan Pemerintahan DFAT, Kedutaan Besar Australia Jakarta mengatakan bahwa banyak program kerja sama antara Australia dan Indonesia, termasuk Program SKALA, dapat membantu menyelesaikan masalah ini dan memastikan bahwa data benar-benar menjadi sumber berbagai keputusan di Indonesia.