Laporan reporter Tribunnews.com Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto mengatakan usulan agar korban perjudian online mendapatkan kesejahteraan atau bantuan sosial harus direvisi.
Ia mengatakan, indikator dukungan sosial terhadap pemain online harus ditekankan agar tidak salah sasaran.
Misalnya saja keluarga seorang gamer online yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem yang harus dibantu oleh pemerintah.
Hal itu disampaikannya usai rapat peluncuran Rencana Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045 di Momentum Harganas di Semarang pada Kamis (27/6/2024).
“Kalau variabel pendukungnya tidak ada, saya ragu, penerima bantuan harus memenuhi variabel tertentu, ada kemiskinan ekstrem, ada janda miskin dan tua yang terlantar. tidak ada. “Tidak cukup, mereka juga bisa dibantu, jadi jangan hanya menggunakan indikator game online,” kata Dr. Hasto.
Pihaknya juga berencana melakukan penelitian lebih lanjut apakah game online mempengaruhi ketahanan keluarga.
Kondisi ini merujuk pada tingginya angka perceraian yang terjadi belakangan ini.
“Harapannya kita bisa mengetahui apakah unsur game online ini mempengaruhi perceraian. Karena game online banyak dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah, seringkali yang ikut serta adalah orang tua, bukan ibu. untuk tumbuh jika itu masalahnya, “katanya.
Dia menekankan bahwa permainan ini bertentangan dengan keluarga berencana, yang terus digalakkan oleh pemerintah.
“Keluarga yang berkualitas itu penting, agar benar-benar menunjang kehidupan dan harus cerdas. Keluarga yang dianggap berkualitas adalah keluarga yang damai, mandiri, dan bahagia,” kata Dr Hasto.