TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menggelar Kongres Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 pada 24-26-2024. Mei di Beach City International, Ankola, Jakarta.
PDIP dipastikan tidak akan mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Rakernas ke-5.
Hubungan Jokowi dengan PDIP diketahui memburuk setelah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, padahal partai besutan Megawati Soekarnoputri itu sempat mendukung Ganfujar Pranow. . MD 24-26 2024 menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di Ankola, Jakarta pada bulan Mei.
Sedangkan Rakernas kelima PDIP mengangkat tema “Satyam Eva Jayate, Kebenaran Akan Menang”.
Rakernas PDIP ke-5 akan membahas dinamika politik Tanah Air dan strategi memenangkan Pilkada 2024.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan Rakernas ke-5 digelar sebagai penggerak semangat reformasi dalam melawan sisi gelap kekuasaan.
Hasto menegaskan, partainya tidak mengundang Jokowi dalam rakernas PDIP karena hanya mereka yang diundang yang bisa menjunjung demokrasi hukum dan ingin menaati hukum.
Dan hal itu terpatri kuat dalam ingatan masyarakat, terekam kuat oleh para wakil masyarakat sipil, para profesor, pakar hukum dan seniman bahkan para tokoh budaya yang menyimpulkan bahwa pemilu tahun 2024 merupakan pemilu yang paling brutal sepanjang sejarah Indonesia. penipuan yang dimulai dari konstruksi hukum di Mahkamah Konstitusi,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (22/05/2024).
Menurut dia, hal itu ditandai dengan hadirnya tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MA) yang berbeda pendapat atau berbeda pendapat dalam memutus Pilpres 2024.
Hasto mengatakan, hal itu yang menjadi dasar PDIP hanya mengundang orang-orang yang semangat menegakkan hukum pada Konvensi Ketenagakerjaan Nasional ke-5.
Dan dari semangat itulah pasti terpanggil mereka yang punya semangat menegakkan demokrasi hukum. Hormati supremasi hukum, dukung demokrasi dengan kedaulatan rakyat, ujarnya.
Dosen Universitas Pertahanan (Universitas Pertahanan) ini menjelaskan, PDIP mempunyai landasan sejarah yang sangat kuat.
Selain itu, Ketua DPP PDIP Jenderal Megawati Soekarnoputri juga berpengalaman melawan rezim otoriter Orde Baru.
“Ini yang akan diserukan PDIP pada Rakernas ke-5,” imbuh Hasto.
Sebelumnya, Selasa (21/5/2024), usai meninjau Pos Pengungsi Lapangan Batu Taba, Kabupaten Agam, Sumbar, Presiden Jokowi tak mau menjawab pertanyaan tak diundang dalam Rakernas V PDIP.
Menurut Presiden, pertanyaan tersebut sebaiknya diajukan ke PDIP. Hasto mengisyaratkan, terkait posisi politik partainya di pemerintahan mendatang, atau Prabowo-Gibran, ia akan meminta masukan mengenai perolehan suara terbanyak terlebih dahulu.
Hasto mengatakan partainya akan meminta jajaran Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) untuk bertugas menyerap suara rakyat atas sikap yang harus diambil partai tersebut.
Hasto juga mengatakan, sikap politik partai juga akan mempertimbangkan berbagai survei terhadap masyarakat Indonesia.
Namun, dia kembali menegaskan sikap politik partainya akan diungkapkan pada Rapat Kerja Nasional ke-5.(*)