Laporan reporter Tribunnews.com Namira Yunia
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin setuju untuk meningkatkan kehadiran militernya di tanah Jepang melalui pembentukan aliansi Komando Operasi Gabungan (JJOC).
Perjanjian ini diratifikasi setelah Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengadakan pembicaraan bilateral dengan mitranya, Menteri Pertahanan Jepang Yoko Kamikawa dan Menteri Pertahanan Jepang Minoru Kihara.
“Amerika Serikat akan meningkatkan pasukan Amerika di Jepang menjadi markas pasukan gabungan dengan misi dan tanggung jawab operasional yang diperluas,” kata Austin.
Mengutip dari Al Mayadeen, perjanjian tersebut memungkinkan Amerika Serikat memindahkan 54.000 tentaranya ke Kepulauan Hawaii, Amerika Serikat di perairan Jepang yang hanya berjarak 5.600 kilometer.
Keduanya juga sepakat untuk menjalin kerja sama bilateral lainnya, seperti melakukan intelijen, pengawasan dan pengintaian (ISR), pelatihan dan latihan, perencanaan operasional, perencanaan kontinjensi, dan kegiatan logistik bersama.
Kebijakan ini diterbitkan sebagai bentuk gertakan agar pemerintah China tidak melakukan sabotase teritorial di perairan Jepang. Perselisihan antara Jepang dan Tiongkok muncul akibat perebutan pulau-pulau di Laut Cina Timur yang kaya akan minyak, gas alam, dan terumbu karang.
Dalam konflik ini, personel bersenjata penjaga pantai Tiongkok berulang kali memblokir dan menghancurkan dua kapal pasokan angkatan laut Jepang, sehingga menyebabkan hubungan kedua negara memanas.
Menanggapi aliansi JJOS, China memperingatkan Amerika Serikat (AS) dan Jepang untuk berhenti menciptakan musuh khayalan. Peringatan ini dikeluarkan setelah kedua negara sekutu tersebut mengecam tindakan Beijing di Laut Cina Selatan.
“Kami mendesak Amerika Serikat dan Jepang untuk segera berhenti mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok dan berhenti menciptakan musuh khayalan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian.
Konflik seperti ini bukan kali pertama terjadi pada China, sebelumnya negara bambu tersebut sempat berkonflik dengan pemerintah Filipina.
Konflik ini mendorong Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengizinkan militer Jepang mengerahkan pasukan tempur di wilayahnya.
Langkah ini diambil untuk mencegah ancaman dari Tiongkok yang belakangan ini terus mengganggu kawasan Laut Cina Selatan yang berbatasan langsung dengan Filipina.
Penandatanganan ini dimaksudkan sebagai pencapaian terobosan yang akan memperkuat kerja sama pertahanan antara Filipina dan Jepang.