TRIBUNNEWS.
Direktur Kebijakan Publik Universitas Trisakti Dr Trubus Rahardiansa mengatakan pendapat Luhut salah dan menimbulkan ketidakpastian investasi di sektor telekomunikasi.
Saat ini, banyak perusahaan telekomunikasi, vendor peralatan seperti Huawei, pemasok telepon, toko penjual voucher, dan kartu prabayar yang takut dengan ucapan Luhut.
“Selama beberapa dekade, perusahaan telekomunikasi telah melakukan investasi besar-besaran untuk mendukung rencana pemerintah menyediakan layanan telekomunikasi. Ada bukti nyata keberadaan dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional,” kata Trubus.
“Pemerintah tidak membutuhkan mereka dan akan pindah ke Starlink baru di Indonesia. Itu hanya tipuan mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Luhut sendiri bahkan menyatakan di media bahwa dia ingin menarik investasi Tesla di Indonesia,” kata Trubus. Senin (10/6/2024).
Menurut Trubus, pernyataan beberapa petinggi Cominfo yang terus melindungi Luhut dan Starlink membuktikan bahwa hubungan internal (yang pernah direkrut oleh negara lain) kini dikuasai oleh pejabat yang berwenang.
Sebagai pejabat negara terbesar dan paling mandiri di ASEAN, tidak sepatutnya pejabat Luhut dan Cominfo menjadi juru bicara Starlink.
Trubus memahami pembelaan yang dilakukan pejabat Luhut dan Cominfo mengindikasikan adanya masalah serius dengan situasi investasi di Indonesia yang disembunyikan dari investor asing. Terutama investor Amerika. Luhut dan Kominfo Tak Butuh Anak untuk Bintang Emas!
“Lyuhut dan pejabat Kominfo jangan sampai melindungi Starlink dan menjadikannya anak emas. Kalau situasi investasi di Indonesia menarik, asing akan berinvestasi.”
“Kalaupun Elon Musk diberi karpet merah, dia tidak mau berinvestasi di Indonesia. Padahal Presiden Jokowi ada di Elon Musk di Amerika,” kata Trubus.
Selain mengganggu jaringan telekomunikasi nasional, pernyataan Lühut yang menyebut BTS tidak diperlukan karena Starlink sudah ada dinilai Trubus Cominfo meniadakan investasinya melalui BAKTI.
Untuk memberikan layanan komunikasi di kawasan 3T, pemerintah melalui Cominfo mengucurkan dana miliaran dolar untuk membangun Palapa Ring yang meliputi Palapa Ring Timur, Palapa Ring Tengah, dan Palapa Ring Barat. BAKTI Kominfo juga menghasilkan banyak uang untuk membangun satelit SATRIA.
“Kalau Luhut benar-benar fokus di bidang 3T dengan Starlink, negara akan rugi banget,” tegasnya.
“Investasi yang dilakukan dengan menggunakan dana USO dan APBN akan sia-sia. Malah membuka kemungkinan kerugian negara yang sangat besar,” kata Trubus.
Klaim Luhut yang menyebut kehadiran Starlink akan membuka persaingan dengan pemain lain di bisnis telekomunikasi juga ditepis Trubus.
Menurut Trubus, jika Luhut ingin perusahaan telekomunikasi mampu bersaing dengan raksasa teknologi global, maka pemerintah perlu menyehatkan industrinya. Apalagi sebagian besar perusahaan telekomunikasi di Indonesia adalah UMKM.
Luhut seharusnya bisa melakukan restrukturisasi industri, seperti memberikan kemudahan bagi operator telekomunikasi untuk berinvestasi di daerah.
Sebab, saat ini banyak pajak dan biaya sewa yang dibebankan pemerintah daerah terhadap perusahaan telekomunikasi pada saat pemasangan jaringan optik.
Selain itu, Luhut harus bisa menekan biaya regulasi di industri telekomunikasi sebelum Starlink bisa beroperasi di Indonesia.
Beban regulasi saat ini membebani perusahaan telekomunikasi seperti BHP Communications, BHP Frekuensi, dan USO Funds.
Selain beban regulasi, perusahaan telekomunikasi juga harus mendukung program pemerintah. Misalnya, selama pandemi COVID 19, pendanaan pinjaman untuk pembelajaran jarak jauh harus diperoleh.
Perusahaan telekomunikasi juga sering memungut pajak ilegal dari pemerintah pusat dan negara bagian. Dengan tanggung jawab tersebut, Trubus menilai perusahaan telekomunikasi lain tidak mampu bersaing dengan Starlink. Apalagi, perusahaan besutan Elon Musk ini punya banyak uang.
Pak Luhut sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah mendukung perusahaan telekomunikasi untuk mengurangi beban distribusi serat optik di daerah? Apakah Starlink siap mendukung inisiatif pemerintah dalam menyediakan layanan telekomunikasi hingga ke daerah terpencil?
“Saya rasa sulit mengharapkan Starlink memenuhi kewajiban yang dimiliki perusahaan telekomunikasi nasional,” kata Trubus. Ucapan Luhut membuat heboh
Luhut sebelumnya mengira jika Starlink sudah hadir di Indonesia, menara base station transmitter (BTS) tidak diperlukan lagi.
“BTS sekarang, BTS tidak diperlukan, orang punya Starlink,” ujarnya, Selasa (4/6/2024) di Jakarta Selatan dalam talkshow bertajuk “Bahas Paten dengan Menteri Komunikasi Kelautan dan Perikanan”. ). ).
Layanan internet satelit Starlink menggunakan konstelasi satelit di orbit bumi rendah (LEO).
Kedepannya, pengguna Starlink akan membutuhkan perangkat penerima kecil yang disebut antena parabola/parabola untuk terhubung ke jaringan satelit. Menteri Kelautan dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. (Tribunnews/Endrapta)
Menurut Luhut, dengan Starlink, berbagai layanan bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebutkan layanan pendidikan dan kesehatan.
Sekarang (Starlink) sudah beroperasi, pendidikan jadi lebih baik, kesehatan jadi lebih baik,” kata Luhut.
Menurut Lühut, pelayanan kesehatan akan meningkat karena blind spot akan berkurang dengan Starlink.
Jika blind spot berkurang maka koneksi internet akan lebih stabil sehingga komunikasi bisa lebih baik terutama di daerah terpencil.
“Khususnya di daerah terpencil untuk memberikan layanan pendidikan seperti kesehatan, gizi, sekolah menengah, dan masih banyak lagi kegiatan lainnya,” jelas Luhut.
Soal kehadiran Starlink karena takut kalah bersaing dengan penyedia internet lokal, Luhut mengaku berniat melakukannya.
Kehadiran Starlink dikatakan akan menciptakan persaingan antar pihak dalam memberikan layanan terbaik.
“Saya kira kita semua harus berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi jangan berasumsi ada yang sudah puluhan tahun berkuasa atau berkuasa di bidang telekomunikasi. Kita harus kompetitif,” kata Luhut. .
Selain itu, merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, katanya.
Oleh karena itu, Starlink diluncurkan untuk menciptakan persaingan antar pihak dalam memberikan pelayanan yang baik.
“Itu yang paling menguntungkan masyarakat. Kalau tidak bisa bersaing, itu salahnya. Tapi tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat,” pungkas Luhut.
Oleh karena itu (melalui Starlink) di daerah terpencil bisa mendapatkan saran dari dokter berpengalaman di Jakarta, sebelum melakukan operasi jauh dari Jakarta,” lanjutnya.