Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, PARIS – Pemerintah Prancis telah mengirimkan 2.700 petugas polisi ke Kaledonia Baru menyusul konflik yang mengakibatkan tewasnya 3 pemuda suku asli Kanak dan seorang petugas polisi berusia 22 tahun yang meninggal karena luka tembak.
“Prancis telah mengerahkan tambahan jumlah petugas polisi di Kaledonia Baru menjadi 2.700 dari 1.700 pada Jumat (17/5/2024),” jelas Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin.
Pasukan ini sengaja dikirim sebagai bagian dari operasi yang lebih besar yang dilakukan pemerintah Prancis untuk menguasai ibu kota, Noumea, yang saat ini sedang dilanda kerusuhan.
Konflik di Kaledonia Baru dipicu oleh rencana Paris untuk mengamandemen konstitusi terkait pemilu lokal, setelah Majelis Nasional Prancis baru-baru ini menyetujui usulan perubahan tersebut.
Menteri Dalam Negeri dan Luar Negeri Perancis, Gérald Darmanin, mengusulkan amandemen konstitusi ini untuk memberikan penduduk Perancis yang telah tinggal di Kaledonia Baru selama 10 tahun hak untuk memilih dalam pemilihan provinsi.
Namun partai-partai pro-kemerdekaan di Kaledonia Baru menentang rencana ini karena mereka menganggapnya sebagai pengurangan keterwakilan politik di lembaga-lembaga lokal.
Beberapa pemimpin daerah juga khawatir bahwa perubahan ini akan melemahkan suara orang Kanak. Alasan inilah yang mendorong warga setempat menggelar demonstrasi besar-besaran.
Protes tersebut awalnya berlangsung damai, namun pasukan keamanan segera bentrok dengan demonstran pro-kemerdekaan dari kelompok komunitas Kanak di ibu kota Kaledonia Baru, Nouméa.
Bentrokan terjadi ketika pihak berwenang berusaha mengendalikan pembakaran massal dan penjarahan, yang menyebabkan ratusan orang terluka. Prancis mengumumkan keadaan darurat
Associated Press (AP) melaporkan, Prancis telah mengumumkan keadaan darurat di Kaledonia yang akan berlaku selama 12 hari ke depan akibat kerusuhan yang memakan korban jiwa dan 300 orang luka-luka.
Meskipun keadaan darurat diberlakukan, pasukan militer Prancis akan dikerahkan untuk melindungi pelabuhan dan bandara, serta membantu polisi dan pasukan keamanan dalam upaya meredam protes.
Dengan status tersebut, pihak berwenang memiliki kewenangan lebih besar dalam menangani kerusuhan, termasuk menangkap orang yang dianggap ancaman, menggeledah, menyita senjata, dan menjatuhkan hukuman penjara.
“Prioritas mutlak kami dalam beberapa jam ke depan adalah kembali ke ketertiban dan ketenangan,” kata Perdana Menteri Gabriel Attal.