TRIBUNNEWS.COM – Departemen Luar Negeri AS menyebut kemampuan Rusia mengirim senjata ke Korea Utara sangat meresahkan.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan keputusan tersebut akan mengganggu stabilitas Semenanjung Korea.
Kemungkinan besar keputusan ini akan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang didukung Rusia, kata Matthew Miller kepada wartawan, Kamis (20/06/2024).
Pengumuman tersebut muncul setelah Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada wartawan di Vietnam tentang kerja samanya dengan Korea Utara.
Keesokan harinya, Putin mengakhiri kunjungannya ke Korea Utara dan menandatangani perjanjian keamanan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.
Dalam komentar terbarunya, Putin mengatakan Rusia dapat mempersenjatai Korea Utara.
“Saya katakan, termasuk di Pyongyang, bahwa kami mempunyai hak untuk mengirimkan senjata ke belahan dunia lain… Mengingat kesepakatan yang dicapai dengan Korea Utara, kami juga tidak mengecualikannya,” kata Putin kemarin.
Ia berharap kerja sama Rusia dengan Korea Utara dapat mempengaruhi Barat.
Namun, Presiden Rusia menjelaskan bahwa tidak perlu menggunakan pasukan Korea Utara dalam perang Rusia di Ukraina.
Putin juga menarik kembali komentar yang dibuatnya awal bulan ini tentang senjata nuklir, dengan mengatakan bahwa Rusia sedang mempertimbangkan kemungkinan revisi doktrinnya mengenai penggunaan senjata nuklir.
Doktrin tersebut menyatakan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir sebagai respons terhadap serangan nuklir atau jika Rusia berada dalam situasi serangan konvensional, yang merupakan ancaman nyata bagi Rusia, dinyatakan dalam Al Arabiya. Rusia-Korea Utara berjanji akan saling membantu jika diserang, Korea Selatan segera mendukung Ukraina
Korea Selatan merespons setelah Putin dan Kim Jong Un menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan yang menyatakan Rusia dan Korea Utara akan saling membantu jika diserang.
“Pemerintah menyatakan keprihatinannya yang besar dan mengutuk penandatanganan perjanjian kerja sama strategis komprehensif antara Korea Utara dan Rusia, yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama militer dan ekonomi,” kata penasihat keamanan nasional Korea Selatan Chang Ho-jin pada hari Kamis. (20/06/2019). 2024).
Menurutnya, kerja sama yang dapat memperkuat militer Korea Utara tersebut merupakan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang menerapkan sanksi terhadap Korea Utara.
Chang Ho-Jin mengatakan Korea Selatan sedang mempertimbangkan masalah pasokan senjata ke Ukraina setelah Rusia dan Korea Utara mencapai kesepakatan.
“Kami bermaksud meninjau kembali isu dukungan bersenjata kepada Ukraina,” kata Chang, mengisyaratkan bahwa Korea Selatan sedang mengubah kebijakannya untuk tidak memberikan bantuan mematikan kepada Ukraina.
Korea Selatan juga akan menjatuhkan sanksi tambahan terhadap empat kapal, lima organisasi dan delapan individu yang terlibat dalam transfer senjata dan minyak antara Rusia dan Korea Utara.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
Berita lain terkait Rusia dan Ukraina