Pidato di Forum Politik Tingkat Tinggi New York, Mensos Risma Bahas Pengentasan Kemiskinan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Sosial RI Tri Rismaharini berbicara pada High Level Political Forum Global Working Group for Local and Regional Governments (UCLG) yang digelar di New York, Kamis (7). (11/2024). 

Dalam sambutannya, Risma menekankan pentingnya data akurat dan pemanfaatan teknologi dalam program pengentasan kemiskinan. 

“Kami yakin hanya dengan bekerja sama, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang, termasuk tanpa kemiskinan dan kelaparan,” kata Risma melalui keterangan tertulis, Jumat (12/7/2024).

Risma juga menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah akan memperbarui data kemiskinan setiap bulannya untuk mencari solusi yang tepat, baik untuk mengurangi pengeluaran keluarga maupun meningkatkan pendapatannya. 

Dengan data yang akurat, berbagai program kemanusiaan dapat disalurkan secara efektif.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program pangan gratis untuk kelompok rentan. 

Selain itu, bantuan kemanusiaan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sembako dan anak yatim piatu (YAPI) disalurkan setiap bulan dengan cara diserahkan kepada keluarga tidak mampu. 

Risma mengatakan, “Sekarang kami bisa menawarkan program pemberian makan gratis kepada lansia dan penyandang disabilitas yang tinggal sendiri. Ini mendukung kelompok masyarakat (pokmas) yang memasak dan mengantarkan makanan untuk mereka sehari-hari.” 

Di bidang perumahan, Kementerian Sosial memberikan dua jenis dukungan yaitu perumahan dan renovasi atau pembangunan perumahan baru. 

Hampir 16.000 rumah telah diperbaiki atau dibangun kembali di seluruh Indonesia dalam dua tahun terakhir. 

Untuk mengatasi permasalahan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan daerah terpencil, Kementerian Sosial menyediakan transportasi seperti bus sekolah, perahu sekolah, sepeda motor listrik, dan sepeda. 

Upaya ini juga mencakup penyediaan air bersih melalui pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Melalui program Pahlawan Ekonomi Indonesia (PENA), lebih dari 28.000 peserta diwisuda dan tidak terdaftar sebagai penerima kesejahteraan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *