TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) Penyidikan Penyelenggaraan Haji 2024 tengah mendalami dugaan pengalihan ibadah haji ke-10 ke haji khusus.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Departemen Agama Haji dan Umrah (PHU) (Kemenag) Hilman Latief menegaskan pihaknya tidak menjual tambahan saham kepada pemerintah Saudi.
Diketahui, Indonesia mendapat tambahan porsi haji sebesar 20 ribu dari pemerintah Arab Saudi.
Dengan begitu negara Indonesia yang semula mendapat bagian 221.000 bertambah menjadi 241.000.
Penambahan jumlah tersebut diberikan berkat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Arab Saudi.
Jadi memang benar ada kejadian terkini, hasil kajian teknis yang kita adopsi dengan cara ini.
“Jadi itu tidak untuk dijual.”
Karena kesuksesan bukan lagi menjual saham, kata Hilman pada Coffee Morning: Sukses Haji 2024 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (15/7/2023).
Kementerian Agama juga dikabarkan sedang melakukan pembicaraan dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi terkait besaran kuota tersebut.
“Iya, mendengar peningkatan jumlah tersebut, kami di Kemenag merasa senang sekaligus bijaksana. sana dan seterusnya.”
“Dan kami juga berangkat ke Tanah Suci, untuk berbicara dengan Kementerian Haji dan Umrah tentang bagian ini,” kata Hillman.
Hillman mengatakan Kementerian Agama mendapat informasi adanya peta palsu tentang bagaimana gereja mendirikan kawasan pemukiman.
Ada lima wilayah di peta yang memiliki gereja-gereja dari berbagai negara. Layanan tersebut, kata Hilman, bisa disediakan oleh negara pertama yang mendaftar.
“Tentu first come, first serve. Dan Arab Saudi tidak bisa begitu saja, karena Indonesia sedang berkembang, negara lain dikesampingkan. Tidak mungkin, jadi terkendali. Ya, Malaysia dan Malaysia. Filipina masih ada.
Akhirnya Indonesia memutuskan untuk memperluas wilayah haji ke zona 2, namun ternyata tidak demikian. Namun, kata Hilman, cara tersebut kerap dilakukan oleh jamaah haji yang berdedikasi.
Kemudian, pada Januari 2024, Hilman mengungkapkan Kementerian Haji sudah memberikan izin pemberian tambahan porsi sebesar 20 ribu.
Ia mengatakan Kementerian Agama sudah berupaya membagi wilayah tersebut dengan DPR.
Namun diakuinya, pemilu 2024 akan menunda komunikasi antara Kementerian Agama dan DPR.
“Sejak Januari ada masalah lain yang sulit karena saat itu kami harus memilih. Tinggal 10 hari menuju pemilu dan kita menghadapi pemilu dan seterusnya. Jadi waktu untuk terhubung dengannya terus berlanjut.”
“Bahkan setelah pemilu, kami terus membicarakan reformasi,” kata Hilman.
Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) (Baleg) Luluk Nur Hamida mengatakan, pengelolaan bagian haji bermasalah akibat kisruh haji kali ini. Diduga ada pelanggaran hukum dalam pemindahan bagian haji.
“Yang kita lihat bagian haji yang mentransfer 10 ribu pada haji termasuk atau haji khusus pantas atau tidak, menurut kami tidak benar. Hukumnya, setelah ada kesepakatan panitia kerja dan Perpres terkait uang haji. tidak sesuai dengan “Itu keputusan Menteri Agama,” kata Luluk kepada wartawan, Sabtu (13/7/2024).
Oleh karena itu, kata Luluk, persoalan ini menjadi salah satu yang akan didalami Pansus Soal Haji 2024, akan ditanyakan kepada pihak terkait lainnya mengenai alasan pemindahan ruas Haji Plus.
Sebab, Luluq mengungkapkan dibalik haji terdapat klaim yang meyakinkan atau curang.
Namun klaim tersebut harus diselidiki terlebih dahulu.
“Ini yang perlu didalami, selain itu apa yang menyebabkan terjadinya perpindahan 10 ribu tersebut. Apakah ini hanya sekedar pemisahan beban dari haji biasa ke haji khusus atau ada kritik karena yang kami dengar dan terima adalah “Itu adalah tanda berpuas diri atau tanda praktik curang,” katanya.
Luluq menambahkan, pihaknya akan mengumpulkan informasi dari berbagai kelompok terkait masalah tersebut.(*)