Reporter Tribune Amakuru.com, Farsiance Waku melaporkan
Tribun News Service.com, JAKARTA – Wakil Presiden Partai Nasional (PAN) Viva Yoga Mouladi menolak wacana amandemen UUD 1945 guna memulihkan pemilihan presiden (Pilpress) melalui MPR RI.
Viva mengatakan pemilu langsung merupakan bagian dari budaya politik dan demokrasi Indonesia.
Viva mengatakan pada Jumat, 7/6/2024: “Jika ada permasalahan, hambatan, atau kekurangan, kami akan menyelesaikannya bersama partai politik, pemerintah, dan seluruh upaya masyarakat.”
Ia menilai permintaan agar pemilu presiden dikembalikan ke MPR hanya sekedar gagasan.
Menurut Viva, prinsip demokrasi seperti satu orang, satu suara, satu nilai bisa berjalan melalui pemilu langsung.
“Seseorang, apapun statusnya, golongannya, kelas sosialnya, selama ia warga negara Indonesia yang terdaftar di DPT, ia mempunyai hak yang sama,” ujarnya.
Ia membantah mengapa kebijakan moneter alias kebijakan moneter bisa patah jika pemilu presiden dikembalikan ke MPR.
“Tidak bisa, justru bisa semakin besar karena jumlah pemilih semakin menurun, sehingga akan semakin mudah untuk menjodohkannya,” kata Viva.
Viva mengatakan pemilu langsung merupakan bagian dari pengakuan kedaulatan rakyat.
Ia menegaskan, jika ada permasalahan terkait pemadaman listrik, kebijakan keuangan, dan kendala teknis dalam pemerintahan, maka hal tersebut harus diperbaiki.
Namun adanya kendala teknologi tidak boleh menjadi alasan untuk mengubah prinsip demokrasi bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, kata Viva.
Pertama, Amin Rais, mantan Ketua MPR, sepakat setuju jika sistem pemilu presiden dikembalikan ke MPR seperti sebelum reformasi.
Informasi tersebut ia sampaikan usai mengunjungi pimpinan MPR di Gedung Parlemen Senan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Amin mengaku bodoh ketika mengubah sistem pemilihan presiden dari langsung menjadi tidak langsung dengan harapan menghentikan kebijakan moneter.
Makanya saya dulu copot kekuasaannya, sebagai pimpinan MPR, sebagai lembaga utama yang memilih presiden dan wakil presiden, karena jumlah kita terlalu banyak, kata Amin.
“Sekarang saya minta maaf. Nah, tadi kita bilang kalau kita dipilih langsung oleh satu orang satu suara, bagaimana mungkin ada yang mau menyuap 120 juta pemilih, bagaimana mungkin? Sepuluh ini, mungkin mereka akan mengambil ratusan miliar. Itu perubahan di luar adalah ”
Ma’ruf juga sepakat jika UUD 1945 diamandemen untuk mengubah aturan yang mengatur pemilihan presiden.
“Ini (kebijakan korupsi) tidak normal. Jadi kalau mau dipilih lagi jadi anggota parlemen, kenapa tidak dilakukan?” Dia menjelaskan.