TRIBUNNEWS.COM, Jakarta – Wakil Ketua KSPSI Yorrys Raweyai Arnod Sihite menyoroti manajemen BUMN yang belakangan ini semakin menyita perhatian publik, termasuk kasus terbaru terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pinjaman online (pinjol). ) PT Indofarma Tbk (INAF) ) dalam kerangka.
Arnod menilai BUMN perlu serius membenahi pengelolaannya.
BUMN seharusnya menjadi tulang punggung penopang APBN, namun nyatanya tidak boleh memakan APBN.
“Makin banyak cerita kerugian BUMN dan banyak permasalahannya karena tata kelola yang buruk, termasuk SDM di internal. Hal ini harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, terutama pemerintah dan DPR RI yang baru muncul dari sekian banyak permasalahan internal tersebut salah satu yang menonjol adalah “BUMN kita”, jelas Arnold.
Ketua Pengurus Pusat Persatuan Pekerja Media Percetakan, Penerbitan, dan Informasi Seluruh Indonesia (PP FSP PPMI-KSPSI) (PP FSP PPMI-KSPSI) menegaskan, BUMN yang terus merugi sebaiknya dibubarkan saja dan tidak melakukan hal yang sama. masih menjadi beban negara.
“Kami ingin BUMN menjadi sumber penerimaan APBN. Mengapa ini menjadi bencana bagi APBN? Dari sini saja harus dievaluasi secara serius. Kita tidak bisa diam saja,” tegasnya.
Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan BUMN saat ini adalah adanya rangkap jabatan di hampir seluruh BUMN, terutama di tingkat Komisaris. Hal ini membuat BUMN tidak mampu bersaing dalam persaingan global yang semakin dinamis.
“Kalau pengurusnya masih seperti ini, jangan berharap terlalu banyak ke BUMN kita. Hampir semua BUMN punya jabatan rangkap komisaris, itu sangat memalukan dan bukan model tata kelola perusahaan yang baik. Perlu dievaluasi secara matang.” .
Oleh karena itu, Arnold menugaskan pemerintahan baru Prabowo-Gibran untuk menjadikan BUMN sebagai sektor penilaian prioritas agar BUMN dapat dikelola lebih baik ke depan.
“Kita ingin BUMN bisa kompetitif dan konsisten dengan tujuan utamanya yaitu memastikan program pemerintah berjalan dengan baik sekaligus memberikan manfaat untuk meningkatkan pendapatan negara. Kita harus kembali ke jalur yang benar,” tutup Arnold.