Laporan reporter Tribunnews.com Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membeberkan sikapnya pasca pemilihan presiden (pilpres) 2024.
Partai besutan Ahmad Syaikhu ini menunjukkan tidak ada masalah konflik atau aliansi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan PKS merupakan partai politik yang senantiasa mendorong kerja sama dan kolaborasi seluruh elemen tanah air dan kekuatan politik untuk mencapai tujuan negara.
“Kami tidak pernah membatasi diri untuk bekerja sama dengan siapa pun karena tidak mungkin membangun negara dan dunia tanpa kerja sama,” kata Jazuli dalam pidatonya, Selasa (30/4/2024).
Ia mengatakan persaingan demokrasi berakhir setelah pemilu 2024, di sisi lain PKS juga ingin kembali ke tujuan lain: membangun negara.
Dia mengatakan, keputusan antara koalisi atau oposisi pasca pemilu adalah persoalan teknis.
“Sebenarnya keputusan serikat atau oposisi di PKS bukanlah pilihan pribadi, melainkan keputusan Majelis Syura dan DPTP yang disengaja, dan sifatnya kuat tergantung besaran manfaat dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya. .
Tunggu, pelantikan presiden dan wakil presiden masih bulan Oktober. Nanti kalau sudah waktunya PKS akan umumkan sikapnya, sambungnya.
Selain itu, Pak Jazuli mengatakan, bernegosiasi dengan partai politik untuk bekerja sama di bidang pemerintahan dan hukum juga baik dan mudah. Diantaranya, Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto.
“Bahkan dengan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, hubungan PKS baik dan sudah terjalin sejak lama. Para pemimpin PKS sudah terbiasa ramah satu sama lain,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menambahkan, PKS tidak akan ada masalah jika mengukuhkan diri sebagai oposisi atau beraliansi dengan Prabowo.
“PKS punya 10 tahun kesehatan serikat di bawah Pak SBY dan 10 tahun oposisi di bawah Pak Jokowi. Jadi oposisi tidak ada masalah, serikat sudah siap. Kita lihat prosesnya,” tutupnya.