Wartawan Tribunnews Taufik Ismail melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/6/2024).
Pertemuan Presiden dengan Presiden dan delapan wakil presiden MPR dilaksanakan dalam rangka rapat permusyawaratan yang membahas berbagai permasalahan.
Menteri Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menekankan pentingnya komunikasi antar organisasi untuk membangun kerja sama nasional.
“Presiden menekankan pentingnya komunikasi antar organisasi pemerintah untuk membangun persatuan bangsa, agar tetap kokoh. Indonesia harus menghadapi ketidakpastian dunia,” kata Menpan.
Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas serangkaian acara dalam rangka memperingati 79 tahun kemerdekaan Indonesia tahun ini. Presiden mengatakan, upacara terkait peringatan tersebut akan dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Presiden menekankan agar upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu Rapat Tahunan MPR RI dan Rapat Gabungan DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Bersama DPR RI dan DPD RI. rapat umum DPR RI pada RAPBN 2025,” jelasnya.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan, Upacara Militer Kemerdekaan Indonesia Raya akan digelar di Ibu Kota Kepulauan (IKN) dengan peserta terbatas. Pada saat yang sama, upacara juga akan digelar di Istana Merdeka, Jakarta.
Terkait undangan Pimpinan MPR RI kepada Presiden untuk menghadiri perayaan Hari Konstitusi pada malam tanggal 18 Agustus 2024 di Jakarta, Presiden menyampaikan akan menyediakan waktu bagi beliau untuk ikut serta, kata Mensesneg. Negara. .
Hadir dalam rapat konsultasi Presiden MPR RI Bambang Soesatyo bersama delapan Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Sjarifuddin Hasan, Muhammad Hidayat Nur Wahid, Yandri Susanto dan Muhammad Amir Uskara. , dan Fadel Muhammad, serta Sekjen MPR RI Siti Fauziah.
Sementara yang mendampingi Presiden Jokowi adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Pemerintahan Sekretaris Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.