TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kesehatan (MINX) Budi Ganadi Sadekin menyatakan mendukung penuh kebijakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk (PTS) dan angka kesuburan total (TFR). melakukan Dalam 2.1.
“Kami mendukung hal ini. Setiap kali kita mengadakan pertemuan G20, banyak kepala negara yang khawatir karena masyarakat semakin tua, tidak tumbuh lagi, dan jumlah penduduk menyusut. Jadi dunia tidak bisa tumbuh. PDB tidak bisa tumbuh sebesar lebih dari 4 persen setiap tahunnya,” kata Menteri Kesehatan dalam pidatonya pada pertemuan tingkat tinggi komite kebijakan sektor kesehatan kuartal kedua di Yogyakarta, Senin (8/7/2024).
Menurut Menkes, jika negara kita ingin menjadi negara maju maka pertumbuhan PDB harus tinggi.
“Nah, angka kelahirannya tinggi. Ini perhitungannya (BKKBN) (dimana seharusnya angka kelahirannya 2,1. Kalau di bawah itu tapi kita masih belum menjadi negara maju, itu akan sangat sulit. Di sana,” kata Menteri Kesehatan Budi Ganadi.
Menkes juga menyampaikan bahwa pertemuan tahunan ini merupakan upaya koordinasi dan rekonsiliasi antar departemen, lembaga, dan pihak lain yang bekerjasama di bidang kesehatan.
“Dalam UU Kesehatan ada Komite Kebijakan Sektor Kesehatan yang bertugas mengkoordinasikan dan mengkaji rencana, undang-undang, pengawasan dan kebijakan yang telah dilaksanakan,” kata Menkes.
Dijelaskannya, pertemuan ini merupakan pertemuan ketiga untuk mencari bentuk, berdialog dan saling mengenal antar departemen dan lembaga di bidang kesehatan.
Ia menambahkan: “Saya merasa integrasi tripartit sudah terjadi. Jadi saya berharap kedepannya semua permasalahan di bidang kesehatan kita bisa dilihat bersama-sama dan tidak terpisah-pisah. Jadi kita bisa bersatu.”
Dalam pertemuan ini juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama Komite Kebijakan Sektor Kesehatan antara Kementerian Kesehatan, BPJS, BPOM, dan BKKBN mengenai integrasi alur kerja dan pertukaran informasi di Kementerian Kesehatan.
“Kalau di BPJS misalnya kita punya penyakit apa, kita punya informasinya, jadi bisa dihubungkan. Kita (Kemenkes) punya informasi tentang ibu anak, dia (BKKBN) anak Ada informasi tentang ibu. sehingga mitra lokal tidak perlu memasukkan informasi dua kali “dan kualitas informasinya bagus karena datanya berasal dari dia (BKKBN)”.
Sementara itu, Ketua BKKBN Dr Hasto menjelaskan, kegiatan organisasi yang dipimpinnya antara lain meningkatkan kesehatan perempuan dan anak.
“Yang relevan dengan kerja BKKBN menurut saya adalah kualitas sumber daya manusia melalui keluarga,” kata Dr Hasto.
BKKBN akan membahas Keluarga Berencana (KB), layanan terkait musim gugur, serta integrasi BPJS dan Badan POM dengan Kementerian Kesehatan, BPJS, dan Badan POM dalam pertemuan ini, jelas Hastvi.
Menanggapi viralnya isu perempuan harus melahirkan anak perempuan agar masyarakat bisa tumbuh dengan baik, dr Hasto mengatakan hal itu tidak perlu.
“Kalau ada dua anak perempuan di depan rumah, tidak ada anak perempuan di belakang rumah, tidak masalah. Katanya: “Jangan dikatakan, tapi moderat.”
“Perempuan di desa ini ada sepuluh. Besok generasi mendatang harusnya punya sepuluh perempuan. Karena tugas kita adalah memastikan pertumbuhan penduduk moderat,” tambah Dr. Hasto.
Ia juga menyoroti ancaman pertumbuhan stunting di beberapa kota dengan angka kelahiran di bawah 2,1.
“Rata-rata jumlah kelahiran di Yogyakarta kurang dari 2. Yogyakarta sudah 1,9. Jadi hati-hati, beberapa tempat seperti DKI, Bali, DIY bisa mengalami pertumbuhan negatif,” tegas Hasto. Menteri Kesehatan (MINX), Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan General Manager BPJS, El Rizka Andalus Di Sheraton Mustika Yogyakarta, Sabtu (6/7/2024), terjadi kesepakatan ditandatangani dengan Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) mengenai pemberian layanan dan interoperabilitas data.
Menurutnya, hal ini disebabkan rata-rata tingkat pendidikan di DI Yogyakarta tinggi, dan rata-rata usia menikah perempuan di DI Yogyakarta adalah 22 tahun. Namun, ia mengingatkan para wanita agar tidak menua setelah melahirkan.
“Setelah usia 35 tahun, kesuburan wanita menurun,” imbuhnya.
Ia mengatakan bonus demografi di Indonesia juga akan segera berakhir. Negara ini berpotensi menjadi kaya dan pendapatan per kapitanya bisa tumbuh pesat selama bonus populasi.
Pada tahun 2035, Indonesia harus berhati-hati karena jumlah penduduk lanjut usia lebih banyak dibandingkan anak-anak. Sedangkan pada tahun 2035 sebagian besar penduduk lanjut usia akan berpendidikan dan berstatus ekonomi rendah.
Menurut Hasto, meningkatkan pendapatan pribadi sulit dilakukan karena semakin sedikit orang yang bekerja. “Kalau sekarang penutupannya tinggi, kualitasnya kurang bagus, dan kuantitasnya rendah, wah susah banget dukung bebannya,” tutupnya.