Laporan koresponden Tribunnews.com Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, BALI – Tanggapan Menteri Pertanian dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY), agar pemerintah membentuk badan khusus pengelolaan air. menjawab. Oleh staf profesional Menteri PUPR.
Endra S. Atmawidjaja, staf profesional Menteri PUPR bidang teknologi, industri, dan lingkungan hidup sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR mengatakan, pembentukan Badan Air Nasional merupakan departemen pemerintahan selanjutnya.
“Saya kira keseluruhan proses lembaganya (dengan pemerintahan berikutnya) masih dibahas,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di 10th World Water Forum Media Center di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali . , Kamis. (23/5/2024).
Yang dimaksud Endra adalah permasalahan air bersifat multidisiplin dan multisektoral.
Misalnya saja PUPR yang menangani bidang air minum, sanitasi, pengendalian banjir, irigasi, dan bendungan.
Kemudian, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, persoalan air berdampak pada badan air di atas dan di bawah air seperti permukaan air tanah (DAS).
Ada juga lembaga pertanian yang bertanggung jawab atas produksi, pertanian dan khususnya pangan, yaitu penggunaan air dan penyediaan benih, pupuk, petani dan banyak hal lainnya.
“Juga di Cirata, di Jatiluhur, ada lagi pemanfaatan air untuk pembangkit listrik tenaga air, yaitu untuk listrik. Lalu di Poso, kita juga tahu bahwa air digunakan untuk membuat air di banyak danau di Sulawesi,” kata Endra.
Oleh karena itu, menurutnya, jika ada ide untuk membuat sistem pengairan yang menggabungkan seluruh bagian tubuh yang berhubungan dengan air, maka hal itu akan menjadi pertimbangan pada pemerintahan berikutnya.
Namun sebenarnya pengelolaan air ini akan kembali berada di tangan Prabowo Subianto, presiden terpilih RI periode 2024-2029, namun ia memandang persoalan air sebagai prioritas dalam politik, baik politik maupun bukan.
“Soal air, yang lain-lain yang bisa saya ajak bicara apakah ini benar atau tidak, kita akan kembali ke bagaimana kita memperbaiki situasi di perusahaan dan perusahaan dan dari sana,” kata Endra.
“Jadi semuanya mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, tapi tetap yang terpenting adalah memberikan air pada hal yang paling penting dalam sistem politik. Ini lebih penting dari n” karena dari situlah bisa mendapatkan bimbingan dan intervensi dari sana. “Pemerintah perlu menyelesaikan berbagai permasalahan,” ujarnya.
Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY), Menteri Pertanian dan Tata Ruang/Ketua Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mengusulkan pembentukan badan khusus pengelolaan air.
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara pada International Forum on Local Government and Regional Government pada World Water Forum ke-10 di Bali, Rabu (22/5/2024).
Ditemui usai konferensi, AHY menjelaskan bahwa badan ini penting dalam mengkoordinasikan seluruh persoalan terkait pengelolaan air di tingkat pusat, daerah, kabupaten/kota, sub kota, dan masyarakat.
Artinya, kita berharap akan ada perusahaan air langsung yang didirikan, ujarnya.
Pria yang juga Ketua Umum Partai Demokrat ini mengatakan, jika nantinya dibentuk badan ini, maka lembaga ini tidak akan menjadi lembaga pengelola air pertama di dunia.
Hanya sedikit negara yang telah mendirikan lembaga-lembaga tersebut.
Perusahaan ini akan mempunyai hak, termasuk hak untuk mengelola air secara penuh.
Hal ini mencakup penataan ruang dan pertanahan yang dikoordinasikan dengan berbagai kementerian.
AHY menilai keberadaan struktur tersebut tidak hanya berarti penambahan pemerintahan baru.
“Badan Air Nasional atau apa pun namanya diharapkan menjadi forum yang hebat dalam mengkoordinasikan pengelolaan air untuk menghadapi krisis air,” ujarnya.
Ia meyakini, jika tidak ada lembaga khusus yang menangani masalah air, maka hal ini akan menjadi tantangan bersama. Meski diusulkan AHY, namun ia mengaku tak punya kewenangan dalam pendiriannya.
“Saya bilang kita bisa berdiskusi apakah ada nilai baik atau buruknya di forum internasional atau akademik,” kata AHY.
“Kita tidak perlu ragu untuk belajar dari negara yang pertama kali melakukannya. Ini adalah hal yang baik bagi kami (Badan Air Nasional) dan bagi pemerintah di wilayah tersebut.”