Laporan jurnalis Tribunnews.com Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perkembangan Ibukota Negara Republik Indonesia (IKN) di Kalimantan Timur dinilai hanya memberikan dampak positif kecil terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menurut Eko Listiyanto, Direktur Pengembangan Big Data Institute for Economic and Financial Development (INDEF), IKN hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. Tidak lagi.
“Menurut hasil kajian INDEF, IKN hanya akan sedikit mendorong pertumbuhan (ekonomi). Ini di wilayah sekitar Kalimantan,” kata Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (dalam diskusi bertajuk “Warisan Utang untuk Pemerintahan Masa Depan (4/7/2024).
Oleh karena itu, jika harus memilih program mana yang akan diprioritaskan pada masa kepemimpinan Prabowo Subianto, Presiden RI terpilih 2024-2029, Eko menilai pangan gratis bergizi lebih baik dibandingkan mengembangkan IKN.
Pengembangan IKN akan terus dilakukan, namun ia meyakini hal tersebut hanya dilakukan secara seadanya.
“Jika diberi pilihan, IKN (pembangunan berkelanjutan) bisa rata-rata atau hanya rata-rata, namun makanan bergizi gratis sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terutama masyarakat bawah,” kata Eko.
Ia meyakini program pangan bergizi gratis masih bisa memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan keberadaan IKN.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintahan Prabowo-Gibran fokus pada keberlangsungan program makan gratis bergizi ini.
Menurut dia, beberapa hal yang menjadi perhatian adalah masuknya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam program ini.
Kemudian, kelembagaan program ini harus dirancang dengan baik, karena program ini disebut berpotensi merangsang permintaan perekonomian dalam negeri. Ekonom INDEF Eko Listiyanto. (panas)
“Desain kelembagaannya harus baik agar kita tidak mengulangi kesalahan pembangunan yang hanya sekedar memenuhi target.”
“Pastikan pelaku ekonomi lokallah yang melaksanakan kebijakan ini,” kata Eko.
Eko juga menegaskan, program ini tidak boleh mencakup impor.
Misalnya, makanan dan susu yang akan dimasukkan dalam menu makanan bergizi gratis harus berasal dari dalam negeri.
Sebab jika susu tersebut berasal dari luar negeri, yakni dari luar negeri, maka hanya akan menyebabkan jatuhnya neraca transaksi berjalan atau current account Indonesia.
“Jangan impor susu, impor produk pangan terlalu banyak. Nanti neraca transaksi berjalan kita kolaps. Jadi kalian dorong makan (gratis), tapi malah turunkan nilai tukar. Itu juga bukan pilihan,” pungkas Eko. . . Program makan bergizi gratis masuk dalam APBN 2025
Program makan siang bergizi gratis yang menjadi tumpuan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PSB) 2025.
Nilai yang disepakati pemerintahan Kabinet Indonesia sebelumnya dengan pemerintahan selanjutnya adalah Rp71 triliun.
Sebelumnya saat kampanye Pilpres, Prabowo menyebut program tersebut bernama Makan Siang Gratis untuk Anak Sekolah. Tujuannya agar tidak mengganggu anak.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran sebesar itu masuk dalam kisaran posisi rancangan APBN atau RAPBN tahun 2025.
“Kita masuk posisi APBN dan disetujui Presiden Terpilih yaitu saya mulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun,” tegas Sri Mulyani di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Jakarta, Senin (24/6/2024).
Dia mengatakan, penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk program makan gratis bergizi atau MBG akan dijabarkan oleh Tim Prabowo-Gibran.
Ia berpendapat program ini tidak akan meningkatkan defisit atau rasio utang pemerintah.
“APBN kita kelola dengan cermat dan dijaga kesinambungan serta kekuatannya karena merupakan instrumen penting bagi pemerintahan saat ini atau yang akan datang dan komunikasi kita baik untuk berkomitmen pada pengelolaan keuangan yang prudent,” kata Sri Mulyani.