Dilansir reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Nasionalis (PAN) belum bisa memastikan siapa saja pengurus partai yang akan masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran mendatang.
Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, nama-nama panitia tersebut belum bisa dipastikan karena PAN masih menunggu kabar dari Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Indonesia.
Nanti presiden minta, presiden terpilih minta, saya mau orang ini dari partai ini, kata Saleh kepada awak media, Rabu (22-5/2024).
Menurut Pak Saleh, jika ada partai politik yang mengumumkan anggotanya siap bergabung dengan pemerintah, itu adalah sikap yang kurang tepat.
Sebab, bisa jadi staf tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan Prabowo dalam hal penciptaan pembantunya.
Katanya, “Jika ada yang menyebut nama partai, menurut saya tidak pantas, apa pun alasannya, karena bisa jadi nama yang disebutkan itu bukan bidang yang ditanyakannya.
“Lanjutnya lho nama yang disebutkan itu bukan keahliannya, banyak orang seperti itu yang bilang PAN minta obat atau dokter, misalnya jadi Menteri Kesehatan, tentu kita akan berusaha mencarinya. “, dia melanjutkan.
Selain itu, Pak Saleh mengatakan DPR RI saat ini sedang melakukan revisi terhadap undang-undang kementerian negara. Dimana dalam prosesnya, perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 disetujui oleh badan legislatif DPR RI (Baleg).
Terkait dengan perubahan undang-undang ini, ada kemungkinan terjadi pergantian kementerian dari periode sebelumnya ke periode mendatang.
Oleh karena itu, menurut Saleh, Prabowo sendiri juga akan menyiapkan unsur-unsur yang tepat untuk kabinet berikutnya.
“Kalau maksudnya ada kemungkinan ditambah, berarti pelantikannya belum selesai, jadi Pak Prabowo sendiri masih bekerja. Oh, saya mau Kementan, Kemendikbud, Kemenkes. Katanya, sektor pangan ini, sektor mana yang masih dipraktikkan, menurut saya, ujarnya.
Dengan demikian, Pak Saleh mengatakan PAN juga akan menunggu permintaan dari Prabowo mengenai wilayah mana yang dinilai layak ditempati oleh para pekerja PAN.
Setelah itu, ditentukan nama-nama unggulan, termasuk dari kalangan profesional.
Tunggu dulu, siapa yang diminta presiden, nanti dibahas di internal Ketum, baru diputuskan begitu, bijak, bijak, kata Saleh.