Laporan reporter Tribunnews.com Dennis Destriavan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan APBN tahun 2025 di bawah pemerintahan Presiden baru terpilih Prabow Subiant didesain defisit berkisar antara 2,45 hingga 2,82 persen terhadap produk domestik bruto. . (PDB).
Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun anggaran 2025 pada rapat paripurna DPR di Jakarta, Senin (20/05/2024).
Defisit APBN tahun 2025 setara dengan belanja negara yang direncanakan berkisar antara 14,59 hingga 15,18 persen terhadap PDB, kata Sri Mulyani di DPR, Jakarta Pusat, Senin (20 Mei 2024).
Sedangkan menurut Sri Mulyani, pendapatan pemerintah berkisar antara 12,14 hingga 12,36 persen terhadap produk domestik bruto.
“Dengan demikian, defisit fiskal pada tahun 2025 diperkirakan berkisar antara 2,45 hingga 2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan mendorong pembiayaan yang inovatif, cerdas, dan berkelanjutan untuk menutup defisit.
“APBN tahun 2025 dirancang untuk mengendalikan risiko utang yang terkendali pada kisaran 37,98% hingga 38,7% PDB,” tambah Sri Mulyani.
Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto optimistis Indonesia akan mencapai pertumbuhan 8 persen pada tahun 2027 melalui serangkaian program ambisius.
Dia meyakinkan bahwa mereka akan mencapai hal ini melalui disiplin keuangan pemerintah dan demokrasi.
Sebagai Presiden yang baru terpilih, Prabowo Subianto berbicara tentang banyak topik penting selama masa pemerintahannya pada tahun 2024-2029.
Beliau antara lain berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, arah kebijakan ekonomi, proyek Ibukota Kepulauan, permasalahan keuangan dan gaya kepemimpinannya.
Hal itu diungkapkannya dalam dialog Qatar Economic Forum di Doha (Qatar) pada Rabu (15/5/2024) waktu setempat.
Forum Ekonomi Qatar yang akan berlangsung pada 14 hingga 16 Mei 2024 merupakan forum penelitian tentang berbagai topik penting dalam perekonomian global modern.
Ditanya Kepala Koresponden Internasional Bloomberg untuk Asia Tenggara, Haslinda Amin, selaku mitra dialog, Prabowo terlebih dahulu menekankan bahwa membangun perekonomian Indonesia merupakan proses yang panjang dan berkesinambungan.
Oleh karena itu, ia menyatakan akan melanjutkan program pembangunan ekonomi Indonesia berdasarkan landasan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo selama sepuluh tahun.
“Fokus utama saya (pemerintah) adalah ketahanan pangan dan energi. “Saya bertekad untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda,” ujarnya.
Prabowo berharap Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam dua hingga tiga tahun pemerintahannya.
Penting untuk melaksanakan program yang ia dan tim ekonominya uraikan.
Berdasarkan skenario Kementerian Koordinator Perekonomian, rata-rata pertumbuhan sebesar 6 persen per tahun pada tahun 2041 akan mengangkat Indonesia dari negara berpendapatan menengah menjadi negara berpendapatan tinggi.
Jika pertumbuhan rata-rata sebesar 7 persen per tahun, maka Indonesia akan naik satu tingkat pada tahun 2038.
Persoalannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat selama dua dekade terakhir. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama sepuluh tahun terakhir adalah sebesar 5 persen per tahun, naik dari rata-rata dekade sebelumnya sebesar 6 persen per tahun. Rata-rata capaian sebesar 5 persen tersebut melebihi pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi Covid-19.