TRIBUNNEWS.COM – Setiap tahun pada tanggal 29 Juni, Indonesia merayakan hari istimewa bagi keluarga.
31 tahun lalu, pemerintah mencanangkan hari ini sebagai Hari Keluarga Nasional.
Ini adalah salah satu momen ketika para pejuang dari medan perang melawan penjajah kolonial kembali ke pelukan keluarga mereka untuk merayakan berdirinya hari yang kemudian diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional atau disingkat. Lihat. Makna terdalam dari peringatan hari jadi ini tak lain adalah untuk mengingatkan seluruh anak negeri bahwa keluarga adalah kendaraan utama dan pertama dalam proses pembangunan bangsa. Keluarga yang kuat, bangsa yang kuat. Dan sebaliknya. Inti dari upaya BKKBN dalam melaksanakan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kenkana) adalah delapan fungsi keluarga. Termasuk Pengurangan Latensi yang Dipercepat (PPS). Delapan fungsi keluarga adalah agama, sosial budaya, kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi, pengasuhan, ekonomi, dan pembangunan lingkungan.
Sesuai dengan kebutuhan pembangunan keluarga, Program Percepatan Keterlambatan Perkembangan telah ditetapkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Mongolia Nomor 72 pada tahun 2021. Presiden telah menunjuk Kepala BKBN sebagai Direktur Eksekutif PPP di bawah kepemimpinan Wakil Presiden Maruf Amin.
Hasilnya sedang dalam proses perhitungan lebih lanjut. Yang jelas, tren penurunan pertumbuhan terus berlanjut di beberapa daerah. Bahkan di tingkat nasional, lonjakan penurunan ini cukup menarik. Setidaknya pada tahun 2021-2023, menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dirilis Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,9 persen menjadi 21,5 persen dari 24,4 persen pada tahun 2021. persen. pada tahun 2023. (Survei Kesehatan Indonesia-SKI).
Informasi ski ini tampaknya melukiskan potret kondisi lapangan yang tidak tepat. Alhasil, capaian tersebut membuat sejumlah elemen tanah air kembali bergegas mengatasi persoalan ketertinggalan pendataan. Tim Dukungan Keluarga (TPK) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) bekerja sama untuk mendaftar dan melaporkan dari tingkat posyandu.
Gerakan masyarakat ini harapannya dapat memperjelas data dan keadaan nyata di daerah. Laporan Anda akan dimasukkan dalam ePPGBM (catatan dan laporan gizi berbasis masyarakat secara elektronik). Jika SKI dibandingkan dengan rapid count, maka ePPGBM diartikan sebagai data real count. Hasil ePPGBM akan diketahui pada awal bulan Juli dan selanjutnya akan dibandingkan dengan hasil ski.
Permasalahan keterbelakangan sangatlah penting karena sangat mengganggu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia emas Indonesia pada tahun 2045. Selain mempengaruhi tumbuh kembang, kecerdasan, dan kesehatan anak, penderita stunting juga menghasilkan uang. 22 persen lebih sedikit dibandingkan mereka yang tidak mengalami keterbelakangan mental. Kondisi ini bisa menurunkan potensi ekonomi Anda di kemudian hari. Bukan itu saja. Latensi juga akan menjadi masalah bagi bangsa Indonesia di masa depan. Hal ini pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan dan pendapatan per kapita di wilayah tersebut. Apalagi terhadap bonus demografi yang saat ini terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Padahal, puncak promosi nasional terjadi pada tahun 2020.
Pemerintah sangat prihatin dengan masalah ini dan mengingatkan bahwa keterlambatan masih menjadi masalah besar yang perlu segera diatasi di seluruh negeri. Selanjutnya keterlambatan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Hal ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, namun juga kesehatan dan kemampuan berpikirnya. (Program Kenkana Bangga dan Percepatan Backlog Rakernas 2023, Kantor BKKBN, Jakarta; 25 Januari 2023)
Faktanya, pekerjaannya belum selesai. Seluruh potensi anak bangsa harus terus bersinergi dan bersatu menciptakan program-program inovatif untuk mencegah, mengobati, dan menurunkan stunting sedini mungkin. Untuk itu, Wakil Presiden Maruf Amin mengarahkan BKKBN untuk segera mengatasi permasalahan stunting dengan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, antara lain TNI dan Polri, pemerintah daerah, serta mitra kerja sama dan masyarakat.
Secara khusus, Wakil Presiden saat ini mengamanatkan komponen-komponen ini untuk dilaksanakan di bawah payung besar “Intervensi Bersamaan untuk Mencegah Keterlambatan.” Gerakan yang dirayakan secara penuh pada bulan Juni ini melibatkan pengukuran berat badan dan tinggi badan bayi baru lahir dengan meriah di seluruh posyandu di seluruh Indonesia. Hasil dimasukkan ke dalam ePPGBM.
Pesan Wapres: Seluruh pemangku kepentingan harus lebih serius dan inovatif, serta meningkatkan kerja sama dan koordinasi untuk mempercepat pengurangan backlog. Perhatian juga harus diberikan pada langkah-langkah yang mempunyai dampak signifikan dalam mengurangi penundaan. Demikian disampaikan Wapres kepada peserta diskusi “Intensifikasi Implementasi Program Pengurangan Keterlambatan” yang digelar di Istana Wapres pada 19 Maret 2024.
Setidaknya ada tiga cara utama untuk mencegah stunting dan mencegah lahirnya bayi baru stunting. Pertama, konsumsi makanan bagi calon pengantin, ibu hamil, dan bayi. Kedua, pola asuh bayi. Ketiga, sanitasi (khususnya air minum dan toilet). Berbagai cara pun dilakukan untuk mengatasi ketertinggalan di kepulauan Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas di negeri tercinta. Di antaranya merencanakan usia menikah (21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki), merencanakan kelahiran, menjarangkan kelahiran, dan mengasuh anak melalui ASI eksklusif selama dua tahun.
Jika kita mengkaji dan menganalisis upaya pencegahan stunting dengan cara di atas, sebenarnya seluruh upaya pencegahan tersebut masuk dalam program Bangga Kencana BKKBN. Program ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Benar kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi, dengan bersinergi dan mendorong partisipasi masyarakat, maka seluruh keluarga Indonesia akan memahami pentingnya menciptakan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan bebas pertumbuhan.
Memperkuat program Bangga Kenkana
Meski sempat membuahkan hasil yang mengesankan, program Bangga Kenkana kembali digalakkan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN untuk mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera, dan tangguh. Untuk itu, BKKBN terus memperkuat dan meningkatkan program pelayanan KB kepada masyarakat.
Organisasi kelompok aksi pembinaan keluarga anak usia dini (BKB), pembinaan keluarga remaja (BKR), pembinaan keluarga lanjut usia (BKL). Pihaknya juga mendukung pengembangan usaha mikro keluarga melalui UPPKA (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Rumah Sakit) bahkan menginisiasi indeks pembangunan keluarga (iBangga).
Jangan lupa bahwa program pertumbuhan populasi juga ditawarkan. Tentunya melalui berbagai program inovatif. Diantaranya adalah kampung KB, sekolah peringatan kependudukan, SMA, Siperindu (Sistem Peringatan Dini Kependudukan) dan pentingnya setiap daerah menjadi Model Besar Pembangunan Kependudukan (PIBK).
Semua program ini telah mencapai hasil yang baik. Hal itu ditandai dengan penghargaan bergengsi dari PBB. Indonesia untuk kedua kalinya dalam bentuk United Nations Population Award (UNPA).
Data berikut menunjukkan hasil yang cukup baik. Saat ini pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,3 persen. Tingkat kesuburan total adalah 2,1. Angka kesuburan disesuaikan usia (ASFR) penduduk usia 15-19 tahun adalah 26,64 per 1.000 wanita usia subur.
Segala hasil yang dicapai BKKBN tidak lepas dari dukungan multipihak. Bahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Dharmawati berharap perlunya penguatan kerja sama antara Kementerian PPPA dan BKKBN untuk mendorong tumbuh kembang anak secara optimal.
Hal senada juga diungkapkan Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton. Kanada bangga bermitra dengan BKKBN. Dan Adrian Balanescu, Duta Besar Rumania untuk Indonesia, pun mengumumkan hal tersebut. Indonesia-Rumania membuka peluang kerja sama program peningkatan kapasitas lansia.
Berdasarkan momentum perayaan Hari Keluarga Nasional tahun ini, diharapkan semakin banyak keluarga Indonesia yang memahami pentingnya peran keluarga sebagai fondasi bangsa. Dengan cara ini aktivitas keluarga berkembang dengan baik dan kualitas keluarga meningkat. Keluarga yang damai, mandiri, dan bahagia.
Selamat Hari Keluarga Nasional ke-31 tahun 2024. Tahun 2045 adalah peringatan 100 tahun berdirinya Negara Republik Indonesia (PRI), hari dimana rakyat berjanji akan menjadikan Indonesia yang bermasalah menjadi Indonesia emas.